BONTANG: Tekanan anggaran pada 2026 memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menunda sejumlah proyek strategis yang sebelumnya telah direncanakan.
Defisit anggaran yang mencapai sekitar Rp150 miliar membuat pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan kondisi fiskal saat ini tidak memungkinkan seluruh proyek berjalan sesuai rencana.
“Situasinya berat. Anggaran tidak cukup, dan kita tidak bisa memaksakan proyek berjalan. Risiko menunggak pembayaran kepada kontraktor terlalu besar,” ujarnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Selasa, 7 April 2026.
Salah satu proyek terbesar yang terdampak adalah pembangunan Waduk Kanaan dengan skema multiyears contract (MYC) senilai Rp267,6 miliar.
Proyek tersebut sebelumnya diproyeksikan sebagai solusi pengendalian banjir sekaligus pengembangan kawasan strategis kota.
Namun, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat proyek itu harus ditunda hingga kondisi fiskal memungkinkan.
Tidak hanya Waduk Kanaan, sejumlah program lain juga ikut terdampak.
Di antaranya pembelian mess pemerintah daerah di Jakarta senilai sekitar Rp8 miliar yang batal dilaksanakan.
Selain itu, rencana renovasi Kantor Wali Kota Bontang menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP) dengan anggaran Rp5 miliar juga ditunda tanpa kepastian waktu.
Pembangunan fasilitas olahraga berupa mini soccer di kawasan Berbas Pantai dengan nilai proyek sekitar Rp18 miliar turut mengalami nasib serupa.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menjelaskan defisit anggaran dipicu oleh melesetnya proyeksi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SilPA) serta belum pastinya aliran dana transfer dari pemerintah pusat pada triwulan kedua.
“Kondisi ini membuat pemerintah dan DPRD harus mengevaluasi ulang seluruh belanja daerah. Uang terbatas, jadi efisiensi menjadi keharusan,” jelasnya.
Menurut Andi, langkah penundaan proyek merupakan keputusan realistis untuk menjaga kesehatan keuangan daerah, meskipun berdampak pada tertundanya sejumlah pembangunan.
“Konstruksi proyek yang tertunda memang mengecewakan, tapi yang paling penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” tegasnya.
Pemkot Bontang memastikan bahwa penyesuaian anggaran akan difokuskan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, proyek-proyek yang tertunda akan kembali dipertimbangkan setelah kondisi keuangan daerah dinilai lebih stabil.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal, agar roda pemerintahan tetap berjalan tanpa menimbulkan beban keuangan di masa mendatang.
