BONTANG: Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang mencatat adanya perbaikan pada indikator kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, di balik capaian tersebut, persoalan pengangguran masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Kepala Bapperida Bontang, Syahruddin, menjelaskan bahwa tren penurunan angka kemiskinan terlihat cukup signifikan dalam dua tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin pada 2024 berada di angka 3,74 persen dan turun menjadi 3,21 persen pada 2025.
“Persentase penduduk miskin memang menunjukkan penurunan. Dari sekitar 3,74 persen pada 2024 menjadi 3,21 persen pada 2025. Ini menunjukkan ada perbaikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam forum Musrenbang RKPD 2027, Selasa, 7 April 2026.
Pemkot pun menargetkan tren positif ini terus berlanjut.
Pada 2027, angka kemiskinan diharapkan kembali turun ke kisaran 3,15 hingga 2,88 persen.
Meski angka kemiskinan menurun, kondisi ketenagakerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Tingkat pengangguran terbuka di Bontang tercatat masih berada di angka 6,36 persen pada 2025.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya mampu menciptakan lapangan kerja baru yang cukup luas.
“Ini menjadi perhatian kita bersama. Pertumbuhan ekonomi seharusnya mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas sehingga penyerapan tenaga kerja juga meningkat,” jelas Syahruddin.
Selain pengangguran, sejumlah indikator sosial lain juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah.
Di antaranya adalah prevalensi stunting yang masih perlu ditekan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Di sektor pendidikan, kemampuan literasi dan numerasi pelajar juga dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di masa depan.
Hal ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja dalam jangka panjang.
Tak hanya itu, meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turut menjadi sorotan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Syahruddin menegaskan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Dibutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja.
“Program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penciptaan lapangan kerja harus berjalan beriringan. Pendekatannya harus terintegrasi,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan, sehingga penurunan kemiskinan dapat diiringi dengan penurunan angka pengangguran.
