SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Anhar menyoroti persoalan pengangguran terselubung dan rendahnya produktivitas sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai tetap di sejumlah instansi.
Menurut Anhar, pola kerja pegawai tetap kerap mengalami penurunan produktivitas setelah merasa memiliki posisi aman. Kondisi tersebut, kata dia, berbeda dengan tenaga kontrak atau outsourcing yang bekerja berdasarkan evaluasi kinerja secara berkala.
“Kalau di swasta itu ketika sudah jadi karyawan tetap kadang produktivitasnya menurun karena merasa aman. Sementara tenaga outsourcing dievaluasi tiap beberapa bulan berdasarkan kinerja,” kata Anhar diwawancarai, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia menilai kondisi serupa juga terjadi di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, masih ada pegawai yang tidak memaksimalkan jam kerja meski berada di usia produktif.
“Kadang kerjanya hanya sampai siang, setelah itu tidak maksimal lagi. Padahal usia produktivitasnya masih tinggi,” ujarnya.
Anhar mengatakan pemerintah perlu mendorong inovasi dan efisiensi jumlah tenaga kerja di instansi pemerintahan agar lebih efektif.
Ia mencontohkan, jika kebutuhan tenaga kerja sebenarnya cukup dipenuhi puluhan orang, maka tidak perlu terjadi penumpukan pegawai.
“Kalau memang cukup 40 orang, kenapa harus 100 orang? Harus ada efisiensi dan penyesuaian kebutuhan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti proses penempatan jabatan di birokrasi yang menurutnya tidak sepenuhnya berbasis kompetensi. Anhar menilai masih ada faktor eksternal seperti kedekatan maupun jenjang golongan yang memengaruhi proses promosi jabatan.
“Kalau seleksi benar-benar berbasis kemampuan dan kompetensi tentu hasilnya akan lebih baik,” ujarnya.
Anhar turut menyinggung perlunya sistem kompetisi dan evaluasi berkala dalam birokrasi agar kinerja pegawai tetap terjaga. Ia membandingkan dengan sistem politik yang menuntut pejabat publik terus bekerja agar tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kalau kami di DPR lima tahun harus bertarung lagi. Kalau tidak dekat dengan rakyat dan tidak bekerja, ya selesai,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Anhar juga menilai tenaga kontrak atau outsourcing seharusnya mendapatkan penghargaan gaji lebih tinggi karena bekerja berdasarkan target dan evaluasi ketat.
“Tenaga outsourcing itu sebenarnya harus lebih profesional dan bisa saja digaji lebih tinggi karena mereka dinilai berdasarkan kompetensi dan hasil kerja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih adanya praktik pegawai yang hanya hadir untuk memenuhi absensi tanpa bekerja maksimal di lapangan. Menurutnya, teknologi absensi tidak cukup jika tidak dibarengi pengawasan dan integritas sumber daya manusia.
“Teknologi itu hanya alat. Tetap yang paling penting manusianya,” pungkasnya.
