SAMARINDA: Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi mengusulkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda membuat dashboard Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis real time untuk memantau capaian pendapatan setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Usulan itu disampaikan menyusul masih rendahnya capaian sejumlah sektor retribusi daerah pada Triwulan I 2026 meski sistem transaksi digital telah diterapkan di banyak OPD.
Menurut Iswandi, evaluasi PAD tidak cukup hanya dilakukan per triwulan karena dinilai terlalu lambat untuk mendeteksi persoalan di lapangan.
“Kalau saya sih solusinya minimal Pemkot harus membuat dashboard PAD per OPD. Kalau bisa bukan hanya bulanan, tapi mingguan atau harian supaya lebih real time,” kata Iswandi diwawancarai, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menilai sistem pemantauan secara berkala penting agar pemerintah dapat segera mengetahui OPD mana yang realisasi pendapatannya rendah dan apa penyebabnya.
“Kalau monitor per triwulan itu telat. Ibarat penyakit, sudah parah baru dicek,” ujarnya.
Melalui dashboard tersebut, setiap OPD juga harus menyampaikan kendala yang dihadapi apabila capaian pendapatan masih di bawah target triwulan.
“Harus dijelaskan penyebabnya apa, daftar objeknya bagaimana, kendalanya di lapangan apa, dan potensi riilnya sebenarnya berapa kalau tergarap maksimal,” katanya.
Politisi PDIP itu juga menyoroti sektor retribusi parkir yang dinilai masih jauh dari potensi sebenarnya. Ia menilai target pendapatan parkir sebesar Rp204 miliar melalui skema parkir berlangganan perlu dikaji serius.
“Selama ini target Perumdam atau sektor parkir itu paling Rp2 miliar sampai Rp4 miliar saja dan itu pun sering tidak tercapai,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pola penerimaan dan belanja daerah yang cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran. Menurut Iswandi, kondisi tersebut kurang sehat dalam tata kelola keuangan daerah.
“Biasanya terjadi bubble pendapatan di ujung tahun. Belanja juga begitu. Harusnya distribusinya merata tiap triwulan atau semester,” katanya.
Ia berharap evaluasi PAD ke depan tidak hanya fokus pada digitalisasi transaksi, tetapi juga memperhatikan pola penerimaan, pengawasan, serta optimalisasi potensi pendapatan di setiap sektor.
