SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah menyiapkan proses seleksi anggota Dewan Pengawas (Dewas) baru untuk Perumda Varia Niaga Samarinda.
Langkah ini diambil untuk memenuhi kebutuhan ideal jumlah Dewas yang saat ini dinilai masih kurang.
Asisten III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Samarinda, Marnabas Patiroy, menyebut saat ini Dewas Varia Niaga baru berjumlah satu orang, sementara secara struktur minimal dibutuhkan dua orang untuk mengimbangi jumlah direksi.
“Dewas Varia Niaga ini baru satu, sementara direksinya dua. Harusnya Dewasnya juga minimal dua. Dari unsur pemerintah belum ada, jadi kita siapkan seleksinya,” ujarnya, Rabu, 8 April 2026.
Marnabas menjelaskan, proses seleksi akan segera dibuka setelah tahap persiapan dan sosialisasi kepada masyarakat rampung.
Pemkot ingin memastikan publik memahami peran strategis Dewas dalam mengawasi jalannya perusahaan daerah.
Nantinya, dua anggota Dewas yang terpilih akan ditentukan siapa yang menjabat sebagai ketua.
Adapun kriteria seleksi meliputi pengalaman, latar belakang pendidikan, serta pemahaman di bidang perdagangan dan ekonomi.
“Pasti ada kriterianya, mulai dari pengalaman, basic di perdagangan, dan lainnya. Kita pilih yang paling sesuai,” jelasnya.
Marnabas menilai kinerja Varia Niaga selama ini cukup positif, terutama dalam mendukung pengendalian inflasi serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusahaan daerah ini memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai entitas bisnis yang menghasilkan keuntungan sekaligus menjalankan fungsi sosial dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Kalau harga naik, mereka turun lewat operasi pasar. Itu bagian dari tugas sosialnya,” katanya.
Selain itu, Varia Niaga juga mengelola berbagai unit usaha, termasuk toko inflasi yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat.
Meski menjadi instrumen pengendalian harga, Pemkot menegaskan operasi pasar tidak bisa dilakukan secara terus-menerus.
Intervensi yang berlebihan justru berpotensi mengganggu mekanisme pasar dan merugikan pelaku usaha.
“Kita enggak bisa terus-terusan operasi pasar. Nanti justru mengganggu. Pedagang juga harus tetap dapat keuntungan,” ujar Marnabas.
Ia menegaskan pemerintah harus berada di posisi tengah, menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan keberlangsungan usaha.
“Kalau semua diintervensi, pedagang bisa rugi dan investasi terganggu. Tapi kalau dibiarkan, inflasi bisa naik. Jadi pemerintah harus di tengah,” tegasnya.
Melalui penguatan tata kelola, termasuk penambahan Dewas, Pemkot Samarinda berharap Perumda Varia Niaga Samarinda dapat semakin optimal dalam menjalankan peran ganda sebagai motor ekonomi daerah sekaligus penjaga stabilitas harga di tengah masyarakat.
