BONTANG: Program Kredit Bontang Kreatif yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) belum menunjukkan hasil optimal.
Dari sekitar 24 ribu pelaku UMKM yang tercatat, baru 117 pelaku usaha yang berhasil mengakses pembiayaan tersebut. Padahal, pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp12 miliar.
Berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Bontang, realisasi penyaluran kredit sejauh ini baru mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Eko Arisandi, menyebut rendahnya serapan tidak lepas dari proses seleksi ketat yang dilakukan pihak perbankan.
Menurutnya, bank sebagai penyalur kredit tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, termasuk menilai kemampuan bayar calon debitur.
“Termasuk pinjol dan sebagainya. Karena itu kreditur dalam hal ini BPD pasti akan menghitung likuiditas dari permintaan kredit,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kelolosan pengajuan kredit.
Pemkot hanya melakukan verifikasi administratif awal, seperti memastikan jenis usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha (KBLI).
“Namun keputusan akan memberikan kredit itu tetap ada di pihak bank. Kita hanya di administrasi saja,” tegasnya.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengakui capaian program tersebut masih jauh dari target.
Ia menargetkan setidaknya 500 UMKM bisa mengakses pembiayaan setiap tahun.
Namun, dalam praktiknya banyak pengajuan yang tidak lolos karena terbentur riwayat kredit.
“Saya sih pantau terus. Tapi memang banyak yang gugur di BI Checking OJK. Perbankan juga tidak mau uang itu disalahgunakan,” jelasnya.
Menurut Neni, kehati-hatian bank juga berkaitan dengan potensi sanksi dari regulator jika penyaluran kredit tidak sesuai ketentuan.
Program Kredit Bontang Kreatif sebenarnya dirancang untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Salah satu keunggulannya adalah bunga nol persen dengan plafon pinjaman hingga Rp25 juta per debitur.
Penyaluran kredit dilakukan melalui Bankaltimtara, dengan sasaran pelaku usaha produktif di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, hingga ekonomi kreatif.
Meski memiliki tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan, rendahnya serapan menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kita akan terus evaluasi. Harapannya ke depan penyaluran bisa lebih optimal dan menjangkau lebih banyak pelaku UMKM,” pungkas Neni.
Ke depan, Pemkot Bontang diharapkan dapat mencari formula agar program pembiayaan ini tetap menjaga prinsip kehati-hatian perbankan, namun tetap inklusif dan mudah diakses oleh pelaku usaha kecil.
