BONTANG: Program Kredit Bontang Kreatif yang digadang-gadang menjadi solusi permodalan bagi pelaku usaha kecil di Bontang ternyata belum sepenuhnya dirasakan di lapangan.
Sejumlah pelaku UMKM mengaku masih kesulitan mengakses program kredit tanpa bunga tersebut.
Kendala yang dihadapi beragam, mulai dari administrasi yang dinilai rumit hingga minimnya informasi.
Bahkan, ada pelaku usaha yang belum mengetahui keberadaan program tersebut meski telah berjalan hampir satu tahun.
“Belum tau sih,” ujar Endang, pelaku UMKM kue basah di wilayah Lok Tuan.
Pelaku UMKM lainnya, Rianti, mengaku sudah mengetahui program tersebut, namun memilih tidak mengajukan pinjaman.
“Tahu, tapi nggak ngajuin. Ribet administrasinya. Teman-teman banyak yang ajuin tapi nggak diterima, kendalanya BI Checking,” katanya.
Menurutnya, persyaratan administrasi yang cukup ketat membuat banyak pelaku usaha kecil kesulitan memenuhi kriteria.
Akibatnya, tidak sedikit yang akhirnya mengurungkan niat untuk mengakses program tersebut.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Eko Arisandi, mengakui masih ada keterbatasan dalam jangkauan informasi program ke masyarakat.
Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi di beberapa wilayah, namun akan kembali menggencarkan upaya tersebut.
“Februari kemarin kita sudah sosialisasi di tiga kecamatan. Tapi dengan kondisi ini, kita akan gencarkan lagi,” ujarnya, Kamis, 9 April 2026.
Eko menjelaskan, banyak pengajuan kredit yang tidak lolos disebabkan oleh penilaian perbankan, khususnya terkait riwayat kredit calon debitur.
“Termasuk pinjol dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh, karena bank pasti melihat kemampuan bayar dan riwayat kredit,” jelasnya.
Ia menegaskan, keputusan akhir tetap berada di pihak bank sebagai penyalur kredit.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menilai program kredit tanpa bunga ini sebenarnya memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan UMKM.
Namun, ia mengakui prinsip kehati-hatian perbankan tetap menjadi faktor utama dalam penyaluran kredit guna mencegah risiko kredit macet.
“Program ini bagus, bunganya nol persen. Tapi memang harus ada kehati-hatian dari bank agar tidak terjadi kredit macet,” ujarnya.
Neni juga membuka kemungkinan evaluasi terhadap mekanisme program, termasuk penyederhanaan persyaratan agar lebih mudah diakses pelaku usaha kecil.
“Kalau bisa dipermudah, cukup dengan NIB saja misalnya, tentu akan lebih banyak UMKM yang bisa terbantu,” tandasnya.
Kondisi ini menunjukkan masih perlunya titik temu antara kemudahan akses bagi UMKM dan prinsip kehati-hatian perbankan.
Tanpa penyesuaian kebijakan, program yang dirancang untuk mendorong ekonomi kerakyatan ini berisiko tidak berjalan optimal dan belum sepenuhnya menyentuh pelaku usaha yang paling membutuhkan.
