SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperkuat upaya deteksi dini terhadap penyakit menular, khususnya Tuberkulosis dan HIV/AIDS, menyusul masih tingginya temuan kasus di Kota Tepian.
Kepala Dinkes Kota Samarinda, Ismed Kusasih, mengatakan tingginya angka kasus yang ditemukan saat ini merupakan konsekuensi dari semakin masifnya proses skrining yang dilakukan di masyarakat.
“Semakin banyak kita melakukan deteksi dini, maka jumlah kasus yang ditemukan juga akan meningkat. Namun itu justru menjadi langkah penting agar penderita bisa segera mendapatkan pengobatan,” ujarnya kepada Narasi.co saat dihubungi, Sabtu, 18 April 2026.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, sepanjang 2025 tercatat sekitar 19.000 hingga 20.000 warga menjalani pemeriksaan atau screening TB. Dari jumlah tersebut, ditemukan kurang lebih 4.000 pasien positif TB.
Selain itu, temuan kasus HIV/AIDS juga masih menjadi perhatian serius. Sepanjang tahun yang sama, tercatat sebanyak 492 kasus positif.
Ismed menjelaskan secara logika epidemiologi, Samarinda memang berpotensi mencatat angka kasus tertinggi di Kalimantan Timur, mengingat jumlah penduduknya yang paling besar dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan deteksi dini merupakan langkah krusial dalam upaya pengendalian penyakit menular.
“Ketika kasus ditemukan lebih cepat dan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat serta tuntas, maka rantai penularan bisa diputus,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu tantangan utama dalam penanganan TB adalah kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Tidak sedikit pasien yang berhenti di tengah jalan sebelum masa terapi selesai.
Padahal, menurut Ismed, pengobatan TB harus dijalani secara disiplin hingga tuntas. Jika tidak, bakteri dapat menjadi kebal obat dan justru memperparah kondisi pasien.
Selain faktor kepatuhan pasien, Dinkes juga menghadapi kendala dari sisi anggaran. Kebijakan efisiensi anggaran pada 2026 membuat ketersediaan Bahan Habis Pakai (BHP) untuk pemeriksaan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan selama satu tahun.
“Kami terus berupaya mencari solusi, termasuk melalui dukungan pemerintah provinsi maupun pusat agar program deteksi dini tetap berjalan optimal,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Ismed memastikan program penanggulangan penyakit menular tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Menurutnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah.
“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, meskipun ada keterbatasan, pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan sesuai standar,” tegasnya.
