SAMARINDA: Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda, khususnya terkait pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Sorotan tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas peran strategis DP2KB dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, penurunan angka stunting, serta pembangunan keluarga berkualitas di Kota Tepian.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan bahwa DP2KB memiliki tanggung jawab besar dalam mengantisipasi lonjakan jumlah penduduk sekaligus menekan berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul di masa depan.
Namun demikian, ia menyayangkan minimnya alokasi anggaran yang diterima dinas tersebut pada tahun anggaran 2026.
“Program ini hanya bisa jalan kalau ada anggarannya. Untuk 2026 ini mereka tidak mendapatkan anggaran yang memadai, padahal tanggung jawab dinas ini sangat luas, mulai dari penyuluhan KB hingga pendataan keluarga,” ujarnya di Kantor DPRD Kota Samarinda, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Anhar, penguatan peran DP2KB sangat penting dalam mencegah ledakan penduduk pada 2030.
Jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan sejak dini, maka pemerintah daerah berpotensi menghadapi beban anggaran yang jauh lebih besar, terutama di sektor kesehatan, bantuan sosial, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Dinas ini mungkin terlihat sunyi, tapi tanggung jawabnya sangat besar. Kalau terjadi lonjakan penduduk, APBD kita bisa jebol untuk membiayai BPJS dan masalah sosial lainnya. Itulah mengapa peran mereka sangat penting,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Komisi IV juga memberikan perhatian serius terhadap catatan evaluasi program sebelumnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2023.
Dalam laporan tersebut, dari total 20 Kampung KB yang telah dibentuk, hanya lima yang dinilai menjalankan kegiatan secara nyata.
Sementara sisanya disebut lebih banyak bersifat seremonial tanpa implementasi program yang optimal di lapangan.
“Tahun 2023 ada temuan, dari 20 Kampung KB, realisasinya hanya lima. Sisanya itu hanya seremonial, fisiknya cuma plang dan baliho saja. Padahal anggarannya cukup besar. Ini yang perlu pembenahan total,” tegas Anhar.
Ia menduga minimnya dukungan anggaran pada 2026 juga berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja program pada periode sebelumnya, terutama selama 2022 hingga 2024.
Meski demikian, Anhar menekankan bahwa upaya edukasi kesehatan ibu dan anak, penyuluhan keluarga berencana, serta peningkatan kualitas keluarga usia produktif tetap harus menjadi prioritas utama pemerintah.
“Prinsipnya, Komisi IV siap memfasilitasi dan memperjuangkan anggaran tersebut. Untuk mencapai sasaran, harus dibarengi dengan anggaran. Mustahil mau mencapai target pembangunan kalau tidak dibarengi anggaran yang cukup,” pungkasnya.
