SAMARINDA: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda akan menggelar gerakan intervensi serentak pencegahan stunting pada 30 April 2026 dengan melibatkan 748 posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Kota Samarinda.
Program ini menjadi langkah strategis pemerintah kota dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi bayi, balita, serta ibu hamil, sekaligus memperkuat pemantauan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.
Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menargetkan tingkat kunjungan minimal 80 persen dari sasaran utama di setiap posyandu.
“Sebanyak 748 posyandu akan buka serentak. Targetnya angka kunjungan bayi, balita, dan ibu hamil minimal 80 persen,” ujarnya saat diwawancarai media, Selasa, 28 April 2026.
Menurut Deasy, apabila target kehadiran tidak terpenuhi, maka pemerintah akan melakukan langkah lanjutan melalui pembukaan posyandu bayangan maupun kunjungan langsung ke rumah warga.
“Kalau tidak mencapai 80 persen, harus dilakukan home visit atau kunjungan rumah,” jelasnya.
Ia menegaskan, intervensi serentak ini memiliki peran penting dalam mendeteksi dini berbagai persoalan kesehatan anak, termasuk gangguan pertumbuhan, kekurangan gizi, maupun kelainan fisik yang dapat memicu risiko stunting.
“Semakin banyak yang datang ke posyandu, maka berat badan dan kondisi anak bisa dipantau. Kita bisa mengetahui lebih awal jika ada kelainan,” katanya.
Selain pelayanan kesehatan dasar, DPPKB Samarinda juga mengintegrasikan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING) sebagai bagian dari percepatan penanganan keluarga berisiko stunting.
Pada tahun 2026, DPPKB menargetkan intervensi terhadap 464 keluarga berisiko melalui bantuan nutrisi maupun non-nutrisi.
Untuk intervensi nutrisi, keluarga sasaran akan mendapatkan dukungan berupa makanan tambahan dan asupan bergizi selama 9 hingga 10 hari.
Sementara itu, intervensi non-nutrisi difokuskan pada perbaikan faktor lingkungan yang berkontribusi terhadap stunting, seperti rehabilitasi rumah tidak layak huni, penyediaan jamban sehat, serta peningkatan akses terhadap air bersih.
“Untuk nutrisi, seperti pemberian makanan tambahan atau makan bergizi selama 9-10 hari. Sedangkan non-nutrisi berupa intervensi lingkungan, seperti perbaikan rumah, penyediaan jamban sehat, dan akses air bersih,” ujarnya.
Deasy menekankan bahwa stunting bukan semata persoalan kurang gizi, melainkan juga berkaitan erat dengan kualitas sanitasi, pola asuh, dan kondisi lingkungan keluarga.
Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemberian makanan, tetapi juga menyasar akar persoalan secara menyeluruh.
DPPKB Samarinda juga mengajak media massa serta masyarakat luas untuk berperan aktif dalam mendukung sosialisasi dan keberhasilan program tersebut.
“Kami berharap dukungan media untuk mempromosikan gerakan ini, agar semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pencegahan stunting,” pungkasnya.
