SAMARINDA: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda terus memperkuat program keluarga berkualitas melalui inovasi layanan “Sapa KB” yang dirancang sebagai sarana komunikasi, edukasi, dan konsultasi keluarga berencana secara terpadu bagi masyarakat.
Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan bahwa layanan tersebut memberikan akses konsultasi gratis secara langsung dengan tenaga profesional, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih akurat terkait kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
“Kami punya inovasi Sapa KB, masyarakat bisa mendapatkan konseling gratis langsung dengan tenaga ahli, bukan hanya informasi berbasis internet,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, 28 April 2026.
Deasy mengatakan, saat ini layanan Sapa KB masih berbasis hotline, namun ke depan akan dikembangkan menjadi platform digital yang terintegrasi dengan aplikasi Samarinda Government melalui kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain Sapa KB, DPPKB juga mengintegrasikan sejumlah program pelayanan lain seperti “Si Jaki”, yakni layanan jemput antar bagi akseptor KB dengan kriteria tertentu, serta “Kamis Manis” yang menyediakan layanan KB gratis di 10 kecamatan.
“Setiap hari Kamis, masyarakat bisa mendapatkan layanan KB gratis tanpa harus memiliki BPJS. Cukup datang ke lokasi layanan,” jelasnya.
Program tersebut dinilai penting untuk menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan, termasuk warga yang tidak memiliki BPJS atau menghadapi kendala biaya pelayanan medis.
Menurut Deasy, upaya pengendalian penduduk di Samarinda sejauh ini menunjukkan capaian positif.
Pada 2025, angka Total Fertility Rate (TFR) Samarinda tercatat berada di angka 1,95, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,02.
“Artinya, rata-rata keluarga di Samarinda sudah berada pada dua anak, bahkan di bawah angka nasional,” katanya.
Meski demikian, perhatian serius tetap diberikan pada keluarga berisiko stunting.
Untuk mendukung langkah pencegahan, DPPKB Samarinda mengerahkan lebih dari 900 tim pendamping keluarga guna melakukan intervensi langsung di lapangan.
“Mereka yang bergerak memastikan keluarga berisiko stunting tidak sampai masuk kategori stunting,” ujarnya.
