SAMARINDA: Wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi), termasuk keguruan, oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menuai perhatian di daerah.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, meminta kebijakan tersebut dikaji ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan riil di daerah.
Kemdiktisaintek diketahui berencana menutup atau merestrukturisasi prodi keguruan yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja.
Kebijakan ini didorong oleh tingginya jumlah lulusan baru yang mencapai sekitar 490.000 orang per tahun, sementara kebutuhan guru hanya sekitar 20.000 orang per tahun, sehingga terjadi oversupply.
Menanggapi hal tersebut, Anhar menilai kebijakan tersebut tidak bisa diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing daerah, termasuk Kalimantan Timur.
“Harus ada kajian komprehensif. Jangan sampai analisis di daerah lain diterapkan di Kaltim. Kondisi kita berbeda,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebutuhan tenaga pendidik di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, masih cukup tinggi.
Kekurangan guru terjadi di sejumlah bidang studi seperti matematika, bahasa Inggris, dan kimia.
“Guru kita masih kurang, apalagi untuk bidang-bidang tertentu. Ada juga yang pensiun, meninggal, atau pindah tugas. Jadi tidak bisa serta-merta prodi keguruan ditutup,” katanya.
Anhar juga menyoroti kondisi tenaga pendidik di Samarinda yang banyak berasal dari luar daerah. Hal ini menunjukkan lulusan perguruan tinggi lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan.
“Ini bukan soal lokal atau luar daerah, tapi kompetensi. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, mau tidak mau kita ambil dari luar,” tegasnya.
Ia berharap perguruan tinggi di daerah, termasuk Universitas Mulawarman, mampu meningkatkan kualitas lulusan agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di daerah.
Selain itu, Anhar juga menyoroti persoalan di tingkat pendidikan menengah, khususnya sekolah kejuruan (SMK), yang dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
“Sekolah kejuruan harusnya berkoordinasi dengan Disnaker dan pihak terkait. Jurusan yang dibuka harus sesuai kebutuhan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja agar lulusan dapat terserap secara optimal.
“Ketika lulus, mereka harus punya peluang kerja. Itu yang harus dipikirkan bersama,” pungkasnya.
