SAMARINDA : Di tengah tekanan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggulirkan Beasiswa Gratispol tahap III. Total anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp288,5 miliar, menjangkau 63.603 mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Kantor Gubernur, Senin 4 Mei 2026, mengatakan, program tersebut bukan sekadar bantuan pendidikan jangka pendek. Melainkan investasi strategis, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus memutus rantai kemiskinan di daerah.
“Ini investasi masa depan. Penyaluran harus tepat, cepat, dan benar-benar dirasakan mahasiswa,” ujarnya.
Dikatakan, hingga tahap III, dana beasiswa telah disalurkan ke 52 perguruan tinggi yang terdiri dari 7 kampus negeri dan 45 perguruan tinggi swasta di Kalimantan Timur.
Program Gratispol, tidak hanya mencakup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tapi juga mendukung kerja sama, pendidikan dan penguatan SDM prioritas, termasuk pendidikan dokter spesialis dan tenaga kependidikan.
Distribusi terbesar tercatat di Universitas Mulawarman dengan 12.938 mahasiswa menerima total Rp61,1 miliar. Disusul Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur sebanyak 7.713 mahasiswa dengan nilai Rp39 miliar.
Politeknik Negeri Samarinda menerima Rp13,9 miliar untuk 3.655 mahasiswa, Institut Teknologi Kalimantan sebesar Rp12,4 miliar untuk 3.572 mahasiswa, serta Poltekkes Kemenkes Kaltim sebesar Rp10,8 miliar bagi 2.014 mahasiswa.
Pemerataan program juga terlihat di wilayah pinggiran. Politeknik Sendawar menerima alokasi Rp201 juta untuk 57 mahasiswa.
Namun di balik besarnya penyaluran anggaran, persoalan teknis masih menjadi sorotan. Pengembalian UKT bagi mahasiswa yang telah membayar secara mandiri sebelumnya belum sepenuhnya selesai dan memicu kebingungan di sejumlah kampus.
Sementara Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim Dasmiah mengatakan, Pemprov telah menyiapkan langkah tegas untuk mempercepat proses tersebut.
“Sesuai arahan BPK, gubernur akan menyurati seluruh perguruan tinggi agar segera mengembalikan UKT mahasiswa yang sudah dibayar lebih dulu,” katanya.
Menurut Dasmiah, keterlambatan pengembalian lebih banyak dipicu proses verifikasi internal kampus yang belum seragam dan cenderung lambat.
Di Universitas Mulawarman, misalnya, pengembalian UKT bagi mahasiswa semester awal mulai berjalan, sementara mahasiswa semester lanjutan masih menunggu penyelesaian administrasi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada kecepatan distribusi dan akurasi pelaksanaan di lapangan.
Di tengah pengetatan fiskal nasional, langkah Pemprov Kaltim mempertahankan anggaran pendidikan dalam jumlah besar dinilai menjadi sinyal kuat bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Meski demikian, efektivitas distribusi dan akuntabilitas pelaksanaan kini menjadi tantangan utama agar program unggulan tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi mahasiswa dan masyarakat Kalimantan Timur.
