SAMARINDA: Komisi II DPRD Samarinda menyoroti masih rendahnya realisasi retribusi daerah pada Triwulan I 2026, meski sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) telah menerapkan sistem transaksi digital hingga 100 persen.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi
mengatakan, secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda pada triwulan pertama tergolong cukup baik karena telah melampaui target awal.
“Secara umum relatif cukup baik karena PAD sudah mencapai 17,24 persen. Target triwulan I kan 15 persen,” kata Iswandi usai mengikuti High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pajak daerah dan retribusi daerah Triwulan I 2026 di Ballroom Arutalla Bapperida Samarinda, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia menjelaskan realisasi pajak daerah juga telah mencapai 20,11 persen, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, listrik, BPHTB, hotel hingga PBB-P2.
Namun, realisasi retribusi daerah masih tergolong rendah yakni baru mencapai 11,72 persen dari target triwulan pertama.
Menurutnya, masih ada sejumlah OPD yang realisasi penerimaannya jauh di bawah target. Di antaranya Dinas Perhubungan yang baru mencapai 0,67 persen, BPKAD sebesar 5,84 persen dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar 11,84 persen.
“Ini menunjukkan digitalisasi belum otomatis meningkatkan penerimaan,” ujarnya.
Meski mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam mendorong digitalisasi transaksi, Iswandi menilai persoalan utama PAD bukan hanya soal sistem pembayaran elektronik.
“Masalah utama kita bukan hanya sistem pembayaran. Bisa jadi masih ada persoalan pendataan objek pajak, kepatuhan bayar, tarif, pengawasan sampai potensi kebocoran,” katanya.
Politisi PDIP itu menyebut hampir seluruh OPD saat ini telah menerapkan sistem transaksi non tunai secara maksimal. Beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup hingga PUPR bahkan telah mencapai 100 persen digitalisasi transaksi.
Karena itu, DPRD meminta Pemkot Samarinda tidak hanya fokus pada digitalisasi sistem pembayaran, tetapi juga memperkuat pengawasan dan evaluasi penerimaan daerah.
Sebagai solusi, Komisi II DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota membuat dashboard PAD per OPD agar perkembangan penerimaan daerah dapat dipantau secara lebih terbuka dan terukur.
“Minimal Pemkot harus membuat dashboard PAD per OPD supaya realisasi dan potensinya bisa dipantau lebih jelas,” pungkasnya.
