SAMARINDA: Persoalan infrastruktur dan air bersih masih menjadi keluhan utama masyarakat dalam pelaksanaan Masa Reses II DPRD Kota Samarinda Tahun 2026 yang berlangsung pada 18 hingga 25 Mei 2026.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda dari Fraksi PKS Sani Bin Husain mengatakan selama masa reses dirinya berkeliling ke berbagai titik di daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Kalau saya kemarin setidaknya satu minggu, enam hari saya berkeliling ke banyak titik. Titik-titik itu semacam tempat kumpul untuk menampung aspirasi mereka,” ujarnya diwawancarai, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut Sani, kegiatan reses dilakukan melalui berbagai forum masyarakat seperti paguyuban, pengajian hingga pertemuan warga yang dipusatkan di kawasan Air Putih.
Dari hasil serap aspirasi tersebut, ia menemukan dua persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat, yakni infrastruktur dan layanan air bersih.
“Pertama infrastruktur, masalah jalan dan drainase. Kedua masalah air bersih, akses dan kualitas air bersih,” katanya.
Ia menegaskan aspirasi tersebut akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Samarinda untuk kemudian diusulkan agar dapat ditindaklanjuti.
“Nanti saya sesuaikan dengan RPJM wali kota untuk saya usulkan agar ditindaklanjuti. Saya komitmen melaksanakan semua aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Sani juga menjelaskan bahwa pelaksanaan reses merupakan agenda resmi DPRD yang diamanatkan undang-undang untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Reses ini agenda dewan yang diamanahkan undang-undang agar anggota dewan menampung aspirasi masyarakat dan harus diparipurnakan,” katanya.
Ia menyebut seluruh anggota DPRD Samarinda telah melaksanakan reses sesuai jadwal yang ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan DPRD.
“Saya lihat sudah semua. Tinggal menunggu laporan-laporannya terkumpul dan diperbaiki supaya resmi menjadi masukan dari masyarakat,” ujarnya.
Hasil reses tersebut nantinya akan dibawa dalam rapat paripurna DPRD sebagai bahan rekomendasi dan usulan pembangunan daerah ke pemerintah kota.
