SAMARINDA: Komisi II DPRD Samarinda menyoroti persoalan jaringan pipa sekunder yang dinilai masih menjadi kendala utama perluasan layanan Perumda Tirta Kencana Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Rusdi Doviyanto memint, perusahaan daerah tersebut lebih transparan terkait perencanaan pembangunan jaringan dan penggunaan anggaran.
Rusdi menjelaskan, di wilayah daerah pemilihannya di Samarinda Ulu masih terdapat sejumlah kawasan yang belum terlayani secara optimal akibat keterbatasan jaringan sekunder serta kondisi kontur wilayah yang berada di dataran tinggi.
“Di Samarinda Ulu masih banyak beberapa titik yang terkendala jaringan sekunder. Selain itu, ada wilayah dengan kontur yang tinggi sehingga membutuhkan lahan untuk pembangunan booster,” ujarnya di DPRD Samarinda, Rabu, 1 Juli 2026.
Menurutnya, selama ini keluhan masyarakat yang mengajukan pemasangan sambungan baru hampir selalu terkendala belum tersedianya jaringan pipa sekunder.
Ia menilai Perumdam perlu membuka secara rinci data mengenai pembangunan jaringan tersebut, termasuk alokasi anggaran yang digunakan di luar dukungan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Catatan yang mereka sampaikan seolah hanya mengandalkan pokir. Padahal kami ingin tahu apakah dari keuntungan perusahaan selama ini ada alokasi khusus untuk penambahan jaringan pipa sekunder,” katanya.
Selain jaringan sekunder, Rusdi juga menyoroti kebutuhan pembangunan fasilitas pendukung seperti booster agar distribusi air dapat menjangkau kawasan yang selama ini belum terlayani.
Menurutnya, minimnya infrastruktur tersebut justru membuat masyarakat harus menanggung biaya tambahan untuk membeli pipa secara swadaya agar bisa mendapatkan sambungan air bersih.
“Ini yang menurut saya harus menjadi perhatian dan masuk dalam perencanaan kerja PDAM ke depan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga meminta sejumlah dokumen pendukung, termasuk laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik tahun 2025, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Perumdam.
Rusdi mengatakan DPRD memberikan waktu selama dua pekan kepada Perumdam Tirta Kencana untuk melengkapi seluruh data yang diminta.
“Kami minta beberapa data, termasuk laporan akuntan publik tahun 2025. Itu kami butuhkan sebagai bahan evaluasi,” pungkasnya. (Adv)
