SAMARINDA: Komisi IV DPRD Samarinda menyarankan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) mengoptimalkan pengelolaan aset olahraga milik pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, Dispora memiliki tugas tidak hanya membina olahraga, tetapi juga mengelola sejumlah aset pemerintah yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
Menurut Novan, fasilitas olahraga yang memiliki potensi ekonomi perlu mendapatkan perhatian dari sisi peningkatan sarana dan prasarana agar semakin diminati masyarakat maupun penyelenggara kegiatan.
“Kita memahami kondisi fiskal dan APBD yang terbatas. Tetapi ini seperti investasi. Sekali kita bangun atau tingkatkan fasilitasnya, selanjutnya tinggal pemeliharaan, sementara PAD-nya bisa terus bertambah,” katanya, di DPRD Samarinda, Kamis, 2 Juli 2026.
Ia menilai optimalisasi venue olahraga juga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas apabila dimanfaatkan untuk penyelenggaraan berbagai event berskala regional maupun nasional.
“Olahraga yang sedang berkembang, seperti maraton dan berbagai event lainnya, bisa mendatangkan peserta dari luar daerah. Efek bergandanya besar, mulai dari hotel, UMKM hingga sektor perdagangan ikut bergerak,” jelasnya.
Novan mengatakan target PAD yang dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dispora pada 2026 mencapai sekitar Rp1,6 miliar, yang berasal dari pengelolaan aset olahraga serta pendapatan lain seperti parkir di kawasan GOR.
Hingga Juni 2026, realisasi PAD telah mencapai sekitar Rp757 juta. DPRD optimistis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun.
“Kalau melihat realisasi sampai pertengahan tahun, kami optimistis target Rp1,6 miliar bisa tercapai. Apalagi pada semester pertama sempat terpotong aktivitas karena bulan Ramadan,” ujarnya.
Meski demikian, Novan mengakui keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama Dispora dalam meningkatkan kualitas fasilitas olahraga.
Menurutnya, kondisi sejumlah venue membutuhkan pembenahan agar layak digunakan untuk berbagai kegiatan.
Ia mencontohkan fasilitas lintasan balap yang sempat menjadi sorotan publik karena kondisi kebersihannya.
“Kalau anggarannya terbatas, tentu sulit meningkatkan kualitas sarana prasarana. Padahal fasilitas yang baik menjadi syarat agar venue bisa disewakan dan menghasilkan pendapatan,” tandasnya.
