SAMARINDA: Sekitar 6.000 anak usia sekolah di Kota Samarinda tercatat belum mengenyam pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengatakan, pemerintah sebenarnya telah menyediakan berbagai skema agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa mengakses pendidikan. Di antaranya melalui jalur afirmasi di sekolah negeri serta program Sekolah Rakyat.
“Ini menjadi tugas kita bersama agar seluruh anak bisa mendapatkan hak pendidikannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, angka sekitar 6.000 anak tersebut merupakan anak usia sekolah dari berbagai jenjang, mulai PAUD hingga usia sekitar 15 tahun. Namun, jumlah terbanyak berasal dari kelompok usia PAUD.
Menurutnya, masih banyak orang tua yang belum memahami pentingnya pendidikan usia dini sehingga memilih tidak menyekolahkan anaknya ke PAUD.
“Yang terbanyak itu anak PAUD. Orang tua masih banyak yang belum merasa satu tahun PAUD itu penting. Padahal itu menjadi dasar bagi tumbuh kembang anak sebelum masuk pendidikan formal,” katanya.
Selain itu, masih ditemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD maupun SMP karena memilih bekerja atau dipengaruhi persoalan ekonomi dan sosial.
“Masih ada yang lulus SD langsung bekerja, ada juga setelah SMP tidak melanjutkan sekolah. Padahal mereka masih bisa melanjutkan melalui Paket A atau Paket B. Ini yang harus terus kita dorong bersama,” jelasnya.
Sri Puji menambahkan, keterbatasan jumlah PAUD negeri juga menjadi tantangan. Saat ini sebagian besar lembaga PAUD di Samarinda dikelola swasta sehingga memerlukan biaya pendidikan.
Padahal, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki kebijakan satu tahun wajib PAUD sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak.
“Kalau memungkinkan, ke depan anak-anak ini bisa lebih banyak diakomodasi. Pendidikan usia dini merupakan bagian dari pemenuhan hak anak dan fondasi penting dalam membangun generasi yang berkualitas,” tutupnya.
