SAMARINDA: Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan, dukungannya terhadap rencana pengalihan pengelolaan guru kepada pemerintah pusat. Menurutnya kebijakan tersebut berpotensi memberikan kepastian pembiayaan sekaligus mengurangi tekanan belanja kepegawaian pemerintah daerah.
Andi Harun menilai jika pembiayaan guru ditangani pemerintah pusat, kebutuhan seperti gaji dan tunjangan dapat memperoleh dukungan anggaran yang lebih terjamin melalui pemerintah pusat.
“Lebih terjamin penyediaan anggaran untuk kesejahteraan pegawai, termasuk guru,” ujar Andi Harun, Kamis, 20 Agustus 2026.
Menurutnya kemampuan fiskal setiap daerah tidak sama. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan kemampuan anggaran dengan kebutuhan belanja pegawai yang terus berjalan.
Dengan adanya pengelolaan dari pemerintah pusat beban belanja kepegawaian daerah dinilai dapat berkurang. Ruang fiskal yang tersedia kemudian bisa diarahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Beban pemerintah daerah akan berkurang, sehingga APBD-nya bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak pada masyarakat, infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan,” katanya.
Andi Harun menjelaskan selama ini pembiayaan pegawai pemerintah daerah berkaitan dengan Dana Alokasi Umum (DAU). Karena itu, pemutakhiran data kepegawaian dan perencanaan kebutuhan aparatur menjadi hal penting agar belanja pegawai tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia mengingatkan persoalan dapat muncul ketika kebutuhan tenaga pelayanan tidak sebanding dengan kemampuan anggaran. Salah satu dampaknya, pemerintah daerah dapat terdorong merekrut tenaga honorer untuk menutup kekurangan sumber daya manusia.
Namun, menurutnya perekrutan tenaga honorer harus tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Jika tidak dilakukan secara cermat, kondisi tersebut justru dapat menjadi beban anggaran pada masa mendatang.
“Kalau mengangkat tenaga-tenaga honor dengan memperhitungkan anggaran yang tersedia, bisa berkelanjutan. Tapi kalau tidak, maka suatu hari bisa jadi blunder. Tidak tersedia cukup alokasi anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan,” jelasnya.
Karena itu Andi Harun melihat pengalihan pengelolaan guru ke pemerintah pusat sebagai salah satu opsi untuk memberikan kepastian pembiayaan aparatur. Dengan dukungan anggaran dari APBN, kebutuhan gaji dan tunjangan diharapkan tidak lagi terlalu membebani kapasitas fiskal daerah.
Selain aspek anggaran ia menilai kebijakan tersebut dapat mendorong tata kelola aparatur sipil negara yang lebih terintegrasi. Meskipun bertugas di daerah, pengelolaan aparatur dapat berada dalam satu sistem pemerintahan yang lebih terkoordinasi.
Andi Harun memastikan Pemerintah Kota Samarinda akan mendukung rencana tersebut selama kebijakan itu mampu menjawab persoalan pengelolaan kepegawaian dan memberikan kepastian pembiayaan.
“Kita sebagai pemerintah daerah akan mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam soal rencana tersebut,” tegasnya.
Ia berharap skema pembiayaan melalui APBN nantinya dapat memberikan kepastian terhadap pemenuhan hak pegawai, sekaligus membuat pemerintah daerah memiliki ruang anggaran lebih besar untuk menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
