SAMARINDA : Menanggapi hasil pertemuan 8 Partai Politik (Parpol) DPR RI, yang menolak pemilihan umum (pemilu) dengan sistem proporsional tertutup. Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Kalimantan Timur (Kaltim), Seno Aji angkat bicara terkait penolakan tersebut.
Seno Aji menyampaikan, DPD Partai Gerindra tentunya mendukung penolakan sistem proporsional tertutup tersebut, sebagaimana Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerindra menjadi salah satu dari kedelapan parpol yang menyepakati penolakan.
Sebagai perpanjangan tangan dari DPP, DPD Gerindra Kaltim mendukung penolakan tersebut karena didasari keberlangsungan kemajuan demokrasi pada Pemilu 2024. Dikatakannya suatu kemunduran jika menerapkan pemilu sistem proporsional tertutup.
“Ya tentunya dengan proporsional tertutup akan mengurangi hak para kader untuk berjuang menjadi caleg. Belum lagi hal tersebut tentunya tidak mampu mengakomodir suara rakyat,” ungkapnya saat di temui narasi.co di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (11/1/2023).
Dijelaskannya, sistem proporsional tertutup menempatkan masyarakat pada penyelenggaraan demokrasi pemilu sekedar untuk memilih partai politik saja, pemilih hanya mencoblos gambar atau lambang partainya. Sedangkan calon legislatif yang menentukan adalah elit partai.
Demi mempertahankan kemajuan demokrasi, dirinya menyarankan agar pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 hendaknya tetap menggunakan sistem terbuka. Masyarakat secara langsung dapat menentukan calon pilihannya serta mengetahui daftar kandidat yang ada.
Sebut dia, pemilu sistem proporsional terbuka merupakan hasil kemajuan demokrasi pada orde baru. Sistem terbuka mendorong calon legislatif lebih dekat dengan pemilih, mengurangi nepotisme, dan meningkatkan sistem perwakilan di DPR. “Sesuai dengan sila ke 4 Pancasila, harus dipilih oleh rakyat, suara terbanyak itu yang terpilih,” ucapnya.
Lanjutnya, karena penentuan sistem pemilu tersebut kewenangannya ada pada pemerintah pusat serta DPR RI. Kata dia, perwakilan partai di daerah tentunya juga menunggu hasil dan keputusan dari pusat.
“Ya tentu kita menunggu keputusan dari pusat, tentu Gerindra Kaltim mendukung penolakan tersebut mengacu kepada sikap pengurus pusat serta menyesuaikan untuk kepentingan di daerah khususnya Kaltim,” tegasnya.
