Penulis: Rahmadina

“Ini yang sekarang sedang kami petakan. Ke depan, minimal di masa tugas saya sebagai Pj Gubernur Kaltim, paling tidak kita sudah bisa siapkan semua data presisi, sehingga perencanaan pembangunan ke depan akan lebih tepat sasaran,” kata Akmal.

“Keberhasilan yang kita raih ini, tentu berkat dukungan semua pihak dan lintas sektor serta seluruh ASN yang sudah berdedikasi untuk ini. Tingkatkan terus semangatnya, penghargaan ini sebagai hadiah untuk Kaltim,” kata Yuni, sapaan akrabnya.

“Melalui data ST2023 ini, kita dapat mengidentifikasi potensi, kebutuhan dan peluang untuk memajukan sektor pertanian di Kalimantan Timur sekaligus mendukung keberlanjutan IKN,” kata Yuni, sapaan akrabnya.

“Walaupun demikian Provinsi Kaltim tetap menjamin ketersediaan pasokan kebutuhan pangan, keterjangkauan harga, distribusi pangan serta melakukan kerja sama dan komunikasi yang efektif itu yang bisa kita lakukan,” jelas Sekda Sri Wahyuni di Room Uluwutu, Bali Nusa Dua Convention Center 1 Kawasan Terpadu ITDC NW/1, Nusa Dua-Bali, Selasa (5/12/2023).

“Jangan hanya empat kabupaten dan kota yang diperhatikan. Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar). Harusnya perhatikan juga Bontang, Kutai Timur, Berau, Mahakam Ulu, Kutai Barat, Paser pun akan menjadi sentra pengembangan pertanian. Kita berlakulah adil untuk seluruh daerah kita,” tegas Akmal.

“Banyak yang sudah kita lakukan baik terkait dengan regulasi. Tentunya ke depan kita akan menyiapkan data-data. Tadi ada beberapa masukan hasil temuan dari peserta PKN yang menurut saya sangat bagus bahwa kita merekomendasikan pentingnya untuk menata ulang lagi RTRW,” ungkap Akmal.

“Setelah ini tentu kita siapkan, salah satunya memperbaiki RB benar-benar memberikan dampak dan banyak hal yang membuat kita harus bersiap, termasuk perubahan-perubahan, termasuk mindset pola kerja,” terang Sri Wahyuni.

“Pertama, melakukan gerakan tanam. Kedua, pendistribusian bantuan kepada keluarga penerima manfaat agar tepat sasaran,” Akmal.

“Sehingga di tahun 2024 seluruh satuan kerja dapat lebih optimal lagi dalam mencapai kinerja terbaik demi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Kalimantan Timur,” ujarnya.

“Ternyata bukan persoalan kuota. Persoalannya adalah pengawasan terhadap distribusi yang tidak tepat sasaran. Inilah persoalan yang terjadi,” kata Akmal.