JAKARTA: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah anggapan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengandalkan cara lama dalam menangani banjir.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meluasnya genangan yang merendam ratusan RT dan puluhan ruas jalan di Ibu Kota sejak Kamis hingga Jumat, 23 Januari 2026, akibat tingginya intensitas curah hujan.
“Saya tidak mengulang kebijakan lama. Normalisasi Sungai Ciliwung, Krukut, hingga Cakung Lama itu belum pernah dilakukan secara komprehensif sebelumnya,” ujar Pramono, Jumat, 23 Januari 2026.
Pramono menegaskan, di bawah kepemimpinannya, Pemprov DKI Jakarta justru mengambil langkah berisiko dengan mendorong normalisasi sungai secara masif dari hulu hingga hilir sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang penanganan banjir Jakarta.
Ia mengakui, normalisasi sungai merupakan kebijakan yang tidak mudah dan memiliki risiko tinggi, baik secara politik maupun sosial.
Pasalnya, kebijakan tersebut kerap menuntut relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai ke rumah susun sewa (rusunawa), yang sering kali memicu penolakan di lapangan.
Meski demikian, Pramono menilai langkah tersebut tidak dapat dihindari apabila Jakarta ingin keluar dari siklus banjir tahunan.
“Normalisasi memang kebijakan yang tidak populer, tetapi ini harus dilakukan demi keberlanjutan dan keselamatan kota,” tegasnya.
Selain upaya jangka menengah melalui normalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan langkah jangka pendek untuk merespons banjir yang sedang berlangsung.
Upaya tersebut antara lain pengerukan saluran air serta pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna menekan intensitas hujan ekstrem di wilayah daratan Jakarta.
Pramono menekankan bahwa banjir yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari faktor alam dan kondisi cuaca ekstrem.
“Cuaca ekstrem ini faktor alam. Mengatasi banjir tidak bisa dilakukan dalam satu malam. Ada langkah jangka pendek seperti pengerukan dan modifikasi cuaca, serta langkah jangka menengah melalui normalisasi,” katanya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga Jumat pukul 16.00 WIB, banjir masih merendam 125 RT dan 16 ruas jalan utama di sejumlah wilayah Jakarta.
Kondisi tersebut memaksa ratusan warga di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur mengungsi ke posko-posko darurat yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Pramono juga menjelaskan bahwa genangan yang berlangsung lama di sejumlah ruas jalan, termasuk kawasan Gunung Sahari, dipicu oleh kombinasi hujan lebat dan banjir rob.
“Di beberapa titik, air lama surut karena ada rob. Air tidak bisa turun dan tidak bisa dipompa meskipun kita sudah mengerahkan sekitar 1.200 pompa, baik stasioner maupun mobile,” jelasnya.
Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mempercepat penanganan banjir, sembari tetap menjalankan langkah-langkah struktural agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
