SAMARINDA: Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus mematangkan sistem digital untuk mendukung kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi.
Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemerintah kota mengembangkan sistem pemantauan berbasis dashboard yang mampu mengawasi aktivitas kerja ASN selama menjalankan WFH.
Sekretaris Diskominfo Kota Samarinda, Suparmin, mengatakan sistem tersebut telah melalui tahap perancangan, pengembangan, hingga uji coba teknis sebelum diterapkan secara luas.
“Hingga tahap uji coba yang dilakukan, sistem ini berjalan baik dan tidak ditemukan adanya bug atau kesalahan sistem yang signifikan,” ujar Suparmin saat ditemui di Gedung Diskominfo Samarinda, Jumat, 17 April 2026.
Ia menjelaskan, pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah.
Pada tahap awal, tim kecil yang bekerja secara WFH menyusun konsep dasar sistem, melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), bagian organisasi, pemerintahan, serta sekretariat daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda).
Setelah konsep dirumuskan, Wali Kota Samarinda memberikan arahan untuk menyusun rancangan tampilan (mock-up) yang kemudian dipresentasikan kepada pimpinan daerah.
“Setelah konsep matang, Wali Kota memberikan arahan hingga ke tahap pembuatan mock-up. Proses ini memakan waktu sekitar satu minggu sebelum dipresentasikan,” jelasnya.
Tahap berikutnya adalah pengembangan aplikasi melalui proses coding yang berlangsung selama satu minggu.
Pada fase ini, sistem juga diuji bersama BKPSDM dan menunjukkan hasil berjalan sesuai fungsi tanpa gangguan teknis berarti.
Saat ini, tim pengembang memasuki tahap evaluasi dan validasi data guna memastikan akurasi sistem sebelum diterapkan secara penuh.
Suparmin mengungkapkan, dalam uji coba awal ditemukan beberapa pegawai tidak dapat melakukan presensi karena berada di luar radius yang telah ditentukan sistem.
“Ada sekitar tujuh orang yang tidak bisa presensi. Setelah dicek, ternyata posisinya berada di Tenggarong, di luar radius 20 kilometer sehingga sistem otomatis menolak,” ungkapnya.
Menurutnya, keakuratan sistem sangat bergantung pada kelengkapan data awal atau baseline.
Karena itu, tim pengembang kini melakukan pengecekan ulang berbagai variabel, mulai dari titik koordinat lokasi pegawai, moda transportasi, hingga jenis bahan bakar kendaraan ASN di sekitar 20 perangkat daerah.
Di sisi kebijakan, Wali Kota Samarinda menargetkan penerapan WFH hingga 50 persen dari total ASN.
Daftar pegawai yang masuk skema tersebut ditargetkan final paling lambat Kamis, agar sistem dapat berjalan optimal pada Jumat.
Selain memantau kedisiplinan, dashboard ini juga akan dilengkapi fitur algoritma penghitungan efisiensi energi.
Sistem tersebut mampu mengonversi penggunaan listrik dan air selama WFH menjadi estimasi nilai rupiah sebagai indikator penghematan.
Dari sisi transparansi, masyarakat dapat mengakses data umum pelaksanaan WFH melalui dashboard resmi yang diperbarui setiap Jumat.
Namun, data detail hanya dapat diakses oleh pihak berwenang, seperti wali kota, admin super, dan kepala perangkat daerah.
Untuk menjaga keamanan, sistem juga dilengkapi teknologi pendeteksi inkonsistensi data, termasuk upaya manipulasi lokasi menggunakan fake GPS.
“Hingga saat ini data yang sudah masuk mencapai sekitar 2.000 data riil dari 20 perangkat daerah,” pungkas Suparmin.
