SAMARINDA: Kerentanan pasokan pangan ke Samarinda dinilai menjadi faktor paling dominan dalam memicu lonjakan harga menjelang periode rawan gejolak komoditas.
Evaluasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menunjukkan jalur distribusi yang terganggu berpotensi menekan pasokan, khususnya untuk komoditas sensitif seperti cabai dan bawang putih.
Asisten II Pemkot Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan kondisi ekonomi yang positif tetap menyimpan risiko kenaikan harga jika akses distribusi terganggu.
“Pertumbuhan ekonomi kita 8,66 dan inflasi terkendali. Tapi jika jalur distribusi terganggu, harga pasti naik. Ini kunci yang harus dijaga,” ujarnya usai High Level Meeting TPID yang digelar di Ruang Aratula, Bapperida Samarinda, Selasa, 9 Desember 2025.
Pertemuan ini mengalihkan fokus pengendalian inflasi kota dari pola mitigasi berbasis hari besar keagamaan menuju stabilisasi distribusi sepanjang tahun.
Berbeda dari rapat sebelumnya yang selalu memprioritaskan agenda Ramadan atau akhir tahun, TPID kini menempatkan alur distribusi dari daerah pemasok hingga ke pasar lokal sebagai perhatian utama.
Pemerintah kota akan memanggil sejumlah dinas teknis, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perhubungan untuk mengurai faktor penghambat distribusi.
“Ini persoalan kota Samarinda, jadi semua harus bergerak bersama,” kata Marnabas.
Bagian Ekonomi juga diminta mempercepat penyusunan jadwal koordinasi lanjutan untuk menetapkan daerah pemasok yang lebih stabil dan rute distribusi yang dinilai aman terhadap gangguan.
Dari hasil evaluasi TPID, cabai dan bawang putih menjadi dua komoditas yang paling mudah memicu inflasi karena keterbatasan pasokan.
Cabai bergantung pada daerah penghasil di luar Samarinda, sedangkan bawang putih sepenuhnya bergantung pada impor.
“Beras masih aman, tapi cabai dan bawang putih sangat tergantung pada pasokan,” jelas Marnabas.
Samarinda mendorong Badan Usaha Milik Daerah Varia Niaga untuk kembali mengaktifkan skema kerja sama antar daerah dengan pemasok di Banjarmasin, Enrekang, dan Surabaya sebagai upaya memperkuat pasokan.
Selain pangan, distribusi LPG juga masuk dalam pengawasan TPID.
Pemerintah kota meminta jaminan ketersediaan dari Pertamina Patra Niaga dan menekankan penggunaan kartu subsidi secara tepat sasaran untuk menghindari potensi penyimpangan.
“Kami tidak ingin ada celah penyalahgunaan, karena distribusi energi sangat memengaruhi stabilitas harga,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot akan menggelar sidak terarah yang memetakan komoditas pemicu inflasi.
Intervensi pasar melalui operasi pasar tetap menjadi opsi, namun dengan batasan agar tidak memicu deflasi akibat penurunan harga secara berlebihan.
Marnabas mengatakan strategi intervensi akan disesuaikan dengan penyebab kenaikan harga.
“Kalau kenaikan harga karena kurangnya pasokan, Varia Niaga dan Bulog harus segera melakukan pengadaan. Tapi jika penyebabnya spekulan, langkahnya berbeda operasi pasar langsung kita turunkan,” katanya.
