SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mencari solusi bersama terkait pengalihan pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 49 ribu peserta.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi polemik berkepanjangan, melainkan diselesaikan melalui komunikasi intensif antara kepala daerah.
“Ini bukan untuk diperdebatkan, tapi dicarikan solusi. Kuncinya ada di komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” ujarnya, Rabu, 29 April 2026.
Anhar memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menanggung puluhan ribu peserta tersebut berada di kisaran Rp26 miliar per tahun.
Ia menilai jumlah tersebut masih memungkinkan untuk dicarikan jalan keluar, terutama dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah provinsi yang lebih besar.
“Kalau dihitung, sekitar Rp26 miliar per tahun. Saya kira itu masih bisa dicarikan solusi oleh pemerintah provinsi,” katanya.
Ia berharap Pemprov Kaltim tidak langsung menghentikan pembiayaan secara penuh, melainkan melakukan penyesuaian secara bertahap agar tidak membebani keuangan Pemerintah Kota Samarinda secara mendadak.
Menurut Anhar, skema transisi yang terukur akan lebih realistis dan tidak mengganggu stabilitas layanan kesehatan masyarakat.
Di sisi lain, ia memastikan DPRD Samarinda tetap mendukung langkah Pemerintah Kota dalam menjamin perlindungan kesehatan warga apabila pembiayaan harus dialihkan sepenuhnya.
“Kalau memang itu yang terjadi, kami akan dukung wali kota mencari solusi. Tapi harapan kami, provinsi juga hadir membantu,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menekankan bahwa peserta yang terdampak tetap merupakan warga Kaltim, sehingga tanggung jawab pelayanan kesehatan idealnya tidak dibebankan hanya kepada satu level pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan redistribusi ini hanya menyasar peserta segmen masyarakat ekonomi menengah dalam kategori PBPU/BP Pemda, sementara warga miskin tetap menjadi tanggungan pemerintah melalui skema bantuan yang berbeda.
Karena itu, Anhar berharap seluruh pihak dapat duduk bersama dan merumuskan kebijakan yang adil tanpa mengorbankan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
“Yang terpenting adalah masyarakat tetap terlindungi. Jangan sampai kebijakan fiskal justru berdampak pada pelayanan kesehatan warga,” pungkasnya.
