BONTANG: Fraksi Gerindra DPRD Kota Bontang mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 yang menunjukkan realisasi pendapatan dan belanja pada level tinggi.
Namun di balik capaian tersebut, Fraksi Gerindra menilai kemandirian fiskal daerah masih perlu diperkuat karena ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar.
Pandangan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bontang, Rabu, 17 Juni 2026.
Menurut Sem, realisasi pendapatan daerah yang mencapai 98,49 persen dari target patut diapresiasi karena menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola sumber penerimaan daerah.
“Pencapaian pemerintah sebesar 98,49 persen pada aspek pendapatan daerah dari yang ditargetkan patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai struktur pendapatan daerah masih belum ideal. Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dinilai masih jauh di bawah pendapatan transfer yang diterima dari pemerintah pusat.
“Namun tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa selisih besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih cukup besar,” kata Sem.
Karena itu, Gerindra mendorong pemerintah daerah lebih agresif menggali potensi PAD melalui optimalisasi aset daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber pendapatan, serta pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap kas daerah.
Selain itu, fraksi meminta evaluasi berkelanjutan terhadap pendataan, penataan, efektivitas, dan transparansi pengelolaan aset daerah maupun sumber PAD lainnya agar penerimaan daerah terus meningkat.
Gerindra juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai perlu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Evaluasi terhadap kinerja perusahaan daerah dianggap penting agar penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah menghasilkan manfaat optimal.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi belanja daerah yang mencapai 93,1 persen.
Namun mereka berharap belanja daerah ke depan lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra turut menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen.
Seluruh OPD diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran agar dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Dalam kesempatan tersebut, Gerindra juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 12 tahun berturut-turut, sejak tahun anggaran 2014 hingga 2025.
“Kiranya raihan ini semakin mendorong kita untuk senantiasa terus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Sem.
Menutup pandangannya, Fraksi Gerindra menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah agar pelaksanaan APBD berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
“Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” tutupnya. (Adv)
