PALEMBANG: Direktur Geopolitik GREAT Institute Teguh Santosa menilai di tengah memanasnya rivalitas global dan melemahnya tatanan internasional. Indonesia perlu memperkuat fondasi nasional, agar mampu bertahan menghadapi ketidakpastian dunia.
Pandangan itu disampaikan Teguh Santosa, dalam workshop bersama puluhan content creator di Palembang, Sabtu, 16 Mei 2026.
Menurut Teguh, dinamika geopolitik global saat ini telah memasuki fase baru yang ditandai dengan meningkatnya konflik antarnegara besar. Melemahnya institusi multilateral, serta ketidakpastian ekonomi dunia.
Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai tidak bisa lagi bergantung sepenuhnya pada sistem internasional, untuk menjaga stabilitas nasional.
“Dalam beberapa bulan pertama 2026 saja kita sudah menyaksikan runtuhnya sistem internasional oleh pertikaian yang melibatkan superpower,” ujar Teguh yang juga menjabat Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI).
Ia menjelaskan, setiap era kepemimpinan nasional memiliki tantangan berbeda. Sehingga kebijakan para pemimpin Indonesia tidak bisa disamaratakan.
Menurut dia, para pemimpin pada masanya masing-masing mengambil langkah yang dianggap paling relevan. Demi menjaga keberlangsungan bangsa, di tengah perubahan global.
Teguh kemudian membandingkan empat tokoh pemimpin Indonesia lintas generasi, yakni Soekarno, Soeharto, B. J. Habibie, dan Prabowo Subianto.
Menurutnya, pada era Soekarno tantangan terbesar adalah mempertahankan kemerdekaan politik Indonesia, di tengah perang dingin dan gelombang dekolonisasi dunia.
Sementara Soeharto, menghadapi persoalan stabilitas ekonomi dan integrasi nasional setelah pergolakan politik 1965.
Adapun pada masa Habibie, Indonesia berada dalam tekanan berat. Akibat krisis moneter Asia, serta tuntutan reformasi dan demokratisasi.
“Habibie harus menyelamatkan ekonomi di tengah krisis moneter dan transisi demokrasi,” katanya.
Sementara pada era pemerintahan Prabowo, Teguh menilai fokus kebijakan bergeser pada penguatan ketahanan nasional secara menyeluruh.
Menurutnya, situasi global yang semakin tidak menentu menuntut Indonesia membangun kemampuan bertahan dari dalam negeri.
“Fokusnya bukan ekspansi, melainkan penguatan fondasi,” ujarnya.
Teguh menyebut, pendekatan tersebut sebagai prinsip inclusive security atau keamanan inklusif. Konsep itu menekankan pentingnya negara membangun kemampuan mandiri di sektor strategis tanpa terlalu bergantung pada kekuatan eksternal.
Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri.
“Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam, kita bertanggung jawab pada keamanan kita,” tuturnya.
Dalam kerangka itu, Teguh menilai sejumlah program pemerintah. Seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat, hingga hilirisasi industri. Ini bukan sekadar kebijakan sosial dan ekonomi biasa, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi bangsa.
“Ini bukan sekadar program sosial. Ini kebutuhan memperkuat fondasi dan kuda-kuda bangsa agar tidak goyah ketika badai datang,” katanya.
Ia juga menyoroti, pentingnya hilirisasi industri untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah.
Teguh membandingkan langkah tersebut, dengan strategi industrialisasi yang dilakukan China pada awal 2000-an.
Menurutnya, Beijing berhasil memperkuat ekonomi domestik melalui industrialisasi dan pengembangan rantai produksi nasional sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan asing.
“Tanpa hilirisasi, kita akan terus jadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor barang jadi. Posisi itu membuat kita rentan secara struktural,” ujarnya.
Untuk memperkuat analisisnya, Teguh mengutip pemikiran dua tokoh realisme politik internasional, yakni Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
Ia menjelaskan, Morgenthau memandang politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan sehingga setiap negara harus mampu menjaga kepentingan dan kekuatannya sendiri.
Sementara Waltz menilai sistem internasional bersifat anarkis karena tidak memiliki otoritas tunggal yang mampu menjamin keamanan semua negara.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” katanya.
Karena itu, Teguh menilai penguatan sektor pangan, energi, teknologi, dan pertahanan menjadi langkah rasional bagi Indonesia di tengah ketidakpastian global saat ini.
Menutup paparannya, Teguh mengajak para content creator memahami konteks geopolitik di balik berbagai kebijakan publik pemerintah agar narasi yang dibangun di ruang digital tidak hanya bersifat populis, tetapi juga memiliki perspektif kebangsaan.
“Narasi yang kalian bangun harus berbasis pemahaman bahwa Indonesia sedang menata ulang posisinya. Bukan sekadar mengikuti arus, tapi menciptakan arus sendiri,” tutupnya.
