SAMARINDA: Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengingatkan seluruh peserta Pilkada 2024 termasuk partai politik dan para calon kontestan Pilkada untuk menaati seluruh regulasi dan mau mendeklarasikan taat prosedur serta mekanisme pemilihan.
“Yang lebih penting lagi para kontestan Pilkada harus siap menang dan siap tidak menang. Hal-hal semacam ini harus kita antisipasi,” kata Akmal.
Hal itu ia katakan saat membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Se-Kalimantan Timur secara virtual dari Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (12/6/2024).
Akmal mengungkapkan, terkait fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD semua telah diatur dalam undang-undang dan berbagai regulasi pendukung lainnya.
“Semua memerlukan fasilitasi administrasi yang baik, cermat dan teliti sebab tidak semua kontestan adalah incumben, selalu ada kontestan baru. Nah berbagai regulasi ini harus dijelaskan secara lengkap,” tegas Akmal.
Untuk itu, mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini meminta para narasumber pada rakor ini dapat memaparkan secara lengkap pemenuhan syarat administrasi bagi seorang calon kepala daerah.
Kemudian uraian rinci bagaimana mengatur pergantian anggota DPRD, pembentukan Alat-alat Kelengkapan Dewan (AKD), mulai dari Komisi, Bapemperda, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan harus dipersiapkan.
Selain itu, pertanyaan apakah pejabat incumben harus mundur atau tidak mundur, persoalan Plt dan sudah menjabat 2,5 tahun dan lain-lain juga harus dijelaskan secara lengkap.
“Sampaikan secara detail berbagai perubahan regulasi dan lebih penting, berikan solusi yang tepat terkait persoalan regulasi,” pintanya.
Diakuinya, pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) Februari 2024 lalu berlangsung sangat tenang dan lancar.
“Kita sangat bersyukur karena di Kaltim, dinamika saat Pileg dan Pilpres Februari lalu sangat bagus dan tenang,” ucapnya.
Menurutnya, sukses ini tidak terlepas dari kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim dibantu pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya berharap, sukses pilpres dan pileg kemarin akan menular ke sukses pelaksanaan Pilkada, November mendatang,” harap Akmal.
Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu berpesan agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral dan tidak secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu kontestan.
“Kepada seluruh ASN, saya ingatkan tolong hati-hati menggunakan jari-jari di media sosial karena biasanya masalah itu datang dari jari-jari,” pungkasnya.
Tampak hadir, Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris dan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Bertindak sebagai ketua penyelenggara rapat koordinasi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Siti Sugiyanti.(*)