SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud akhirnya merespons aksi unjuk rasa 21 April (214) melalui unggahan di akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Rabu, 22 April 2026.
Namun, dalam pelaksanaan aksi kemarin, ia tidak menemui ribuan massa hingga demonstrasi berakhir ricuh.
Dalam pernyataannya, Rudy menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, masyarakat, dan aparat keamanan atas terselenggaranya aksi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak. Adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, dan Polri yang menjaga keamanan, situasi kondusif sampai akhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam,” ujarnya.
Ia juga berharap masyarakat terus berperan sebagai kontrol sosial dalam pemerintahan.
“Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” lanjutnya.
Rudy menilai masukan dari masyarakat sebagai hal yang penting dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah ke depan.
Meski memberikan respons melalui media sosial, Rudy Mas’ud tidak turun langsung menemui massa selama aksi berlangsung.
Hingga pukul 19.00 Wita, tidak ada satu pun perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk gubernur dan Wakil Gubernur Seno Aji, yang berdialog dengan peserta aksi.
Rudy sempat terlihat memantau jalannya aksi dari lantai dua Kantor Gubernur Kaltim dengan mengenakan seragam PDH cokelat.
Keberadaannya diketahui massa yang kemudian meneriakkan tuntutan agar ia turun menemui demonstran.
Sekitar pukul 19.15 Wita, Rudy terlihat meninggalkan kantor menuju rumah jabatan (rujab).
Saat dihampiri wartawan untuk dimintai keterangan, ia enggan memberikan tanggapan dan tetap berjalan di bawah pengawalan petugas.
Aksi yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kaltim ini awalnya berlangsung damai.
Massa yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat umum, dan elemen lainnya sekitar 4000 orang melakukan long march dari Kantor DPRD Kaltim menuju Kantor Gubernur sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan.
Menjelang sore, massa membentangkan spanduk raksasa bertuliskan “KALTIM DARURAT KKN” sebagai simbol protes terhadap dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Namun, situasi berubah tegang saat tidak adanya respons langsung dari pemerintah.
Sebagian massa yang masih bertahan mulai melakukan aksi pelemparan ke arah halaman kantor gubernur menggunakan botol air, batu, pecahan keramik, hingga sampah.
Aksi juga diwarnai pembakaran sampah di sekitar Jalan Gajah Mada.
Aparat keamanan kemudian mengeluarkan imbauan agar massa membubarkan diri sesuai batas waktu yang ditentukan.
Namun, massa tetap bertahan hingga akhirnya aparat menyemprotkan water cannon untuk membubarkan kerumunan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
Mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Menyoroti dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk dalam pengisian jabatan strategis seperti Tim Ahli Gubernur yang dinilai terlalu gemuk.
Mendesak penghentian praktik nepotisme dalam pemerintahan hingga menuntut Gubernur Kalimantan Timur untuk turun dari jabatannya.
Selain itu, massa juga menyinggung sejumlah penggunaan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada rakyat, seperti renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur beserta fasilitasnya yang disebut mencapai Rp25 miliar, serta pengadaan mobil dinas jenis Range Rover senilai Rp8,5 miliar.
Kekecewaan massa semakin memuncak karena tidak adanya dialog selama aksi berlangsung. Para peserta aksi menyatakan akan kembali menggelar demonstrasi apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
