PASER: Pengawasan sektor pendidikan, tidak cukup hanya berdasarkan laporan administrasi. Tapi perlu melakukan pengecekan langsung di lapangan, agar kondisi riil sekolah dapat diketahui.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud, menyampaikan ini saat Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU), Rabu, 20 Mei 2026.
Salah satu lokasi yang ditinjau yakni SMK Negeri 4 Tanah Grogot.
Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kaltim Syahariah Mas’ud bersama rombongan melihat langsung kondisi fasilitas sekolah hingga mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi pihak sekolah.
“Kalau hanya membaca laporan tentu semua terlihat baik. Karena itu kami memilih turun langsung melihat kondisi sekolah yang ada di daerah,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, DPRD memeriksa sejumlah fasilitas pendidikan. Mulai dari ruang belajar, sarana praktik siswa. Hingga kebutuhan penunjang kegiatan belajar mengajar, yang dinilai masih memerlukan perhatian pemerintah.
Politisi dari daerah pemilihan Paser-PPU itu mengatakan, kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran pendidikan benar-benar sesuai kebutuhan sekolah.
“Tujuan kami memastikan program pendidikan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan sekolah. Jadi bukan sekadar angka dalam laporan,” katanya.
Selain melakukan peninjauan fasilitas, Komisi IV DPRD Kaltim juga menggelar diskusi bersama sejumlah kepala sekolah.
Pertemuan itu membahas, kesiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran mendatang serta berbagai persoalan pendidikan yang masih dihadapi sekolah-sekolah di wilayah Paser.
Beberapa kepala sekolah menyampaikan langsung kondisi di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga kebutuhan penunjang pembelajaran.
“Kami ingin mendengar langsung dari sekolah. Karena kondisi di lapangan tentu lebih nyata dibanding hanya laporan tertulis,” ucap Syahariah.
Hasil sidak tersebut nantinya akan dibahas dalam rapat internal Komisi IV DPRD Kaltim sebelum diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.
Tak hanya itu, DPRD Kaltim juga berencana menyampaikan hasil peninjauan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai bahan evaluasi program pendidikan daerah.
“Pendidikan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, apa yang kami temukan di lapangan tentu akan kami sampaikan sebagai bahan perhatian bersama,” pungkasnya
