SAMARINDA: Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti belum adanya alokasi Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) bagi 17 Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kota Tepian pada anggaran 2026.
Kondisi tersebut menjadi salah satu usulan prioritas yang disampaikan dalam pembahasan rencana kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Muhammad Novan Syahronny Pasie mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama Dinas Pendidikan, seluruh TK Negeri hanya menerima Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOS Nasional), tanpa dukungan dana operasional dari pemerintah daerah.
“Yang menjadi perhatian khusus dari bidang TK atau PAUD adalah masalah BOSDA. Tahun 2026 ini guru-guru di 17 TK Negeri di Kota Samarinda tidak mendapatkan Bantuan Operasional Daerah. Yang ada hanya BOS Nasional,” ujar Novan usai pertemuan dengan Disdikbud Samarinda di DPRD Samarinda, Senin, 6 Juli 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu usulan utama yang akan diperjuangkan DPRD agar operasional pendidikan anak usia dini tetap berjalan optimal.
Selain persoalan TK Negeri, Komisi IV juga menerima sejumlah usulan dari jenjang Sekolah Dasar (SD). Mayoritas usulan berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan segera.
“Kalau di SD lebih banyak usulan terkait sarana dan prasarana. Ada sejumlah kerusakan yang memang perlu segera ditangani,” katanya.
Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), pembahasan lebih difokuskan pada kebutuhan ruang belajar serta peningkatan fasilitas pendidikan.
Komisi IV DPRD Samarinda memastikan seluruh usulan dari masing-masing jenjang pendidikan akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBD 2027.
DPRD berharap kebutuhan operasional, sarana prasarana, hingga rehabilitasi sekolah dapat diakomodasi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
