KUKAR : Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur mengakui dampak positif dari program transmigrasi yang dijalankan pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi.
Program ini dinyatakan telah mempercepat pembangunan dan menggali potensi ekonomi di sejumlah wilayah Kukar.
“Di Kukar ini sudah terlihat nyata transmigrasi memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pembangunan. Contohnya di Tenggarong Seberang, Sebulu, dan beberapa daerah lainnya,” kata Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kukar Akhmad Taufik Hidayat, Senin, 17 Maret 2025.
Taufik menjelaskannya saat ditemui usai rapat koordinasi (rakor) di Ruang Rapat Sekda Kukar, Senin 17 Maret 2025.
Rapat koordinasi (rakor) yang digelar secara virtual di Ruang Rapat Sekda Kukar membahas lebih lanjut tentang strategi integrasi dalam bidang agraria, tata ruang, kehutanan, serta informasi geospasial.
Sejumlah menteri turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai.
Menurut Taufik, Kementerian Transmigrasi telah memberikan dorongan yang signifikan terhadap pengembangan daerah yang sebelumnya sepi dan kurang berkembang.
Dengan adanya program ini, potensi ekonomi di wilayah transmigrasi semakin tergali dan masyarakat setempat bisa lebih sejahtera.
Dalam rakor yang digelar secara virtual tersebut, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan kebijakan transmigrasi mengalami perubahan paradigma.
Jika dahulu fokus utama adalah pendistribusian penduduk, kini orientasi utama adalah penciptaan ekonomi berbasis kawasan.
“Kami ingin memastikan bahwa transmigrasi bukan hanya memindahkan orang, tetapi juga membangun ekonomi yang produktif,” jelasnya.
Ia menyebut transmigrasi di Indonesia sebelumnya telah berhasil mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa hingga 7 persen, serta menciptakan 1.567 desa definitif, 466 ibu kota kecamatan, dan 116 ibu kota kabupaten serta provinsi baru di berbagai wilayah seperti Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan.
Namun, ia juga mengakui pendekatan kuantitatif yang hanya fokus pada pemindahan penduduk sering kali memunculkan kecemburuan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah kini mengedepankan pendekatan kualitas yang lebih menitikberatkan pada industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja.
Muhammad Iftitah menjelaskan terdapat lima program utama dalam kebijakan transmigrasi baru ini. Pertama, Trans Tuntas, yang berfokus pada kepastian hukum atas status lahan. Kedua, Transmigrasi Lokal, yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat agar bisa lebih mandiri secara ekonomi.
“Transmigrasi lokal ini nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
Ketiga, Transmigrasi Patriot, yaitu program yang melibatkan generasi muda untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat di kawasan transmigrasi.
Keempat, Transmigrasi Karya Nusantara, yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, pariwisata, dan kesehatan.
Terakhir, Transmigrasi Gotong Royong, yang berfokus pada revitalisasi kawasan transmigrasi yang sudah ada agar tetap berkembang dan berkelanjutan.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan kepemilikan lahan, legalitas hak tanah, serta konflik agraria yang masih menjadi kendala dalam program transmigrasi.
“Dengan MoU ini kami berterima kasih dan mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang menginisiasi adanya MoU ini,” pungkasnya. (Adv)
