SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahru, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan program Gratispol (Umrah dan Perjalanan Religi) serta Jospol (Insentif Guru) yang resmi disalurkan Pemerintah Provinsi Kaltim, di Convention Hall Sempaja Samarinda, Rabu 25 Juni 2025.
Menurut Sarkowi, realisasi dua program unggulan tersebut merupakan bentuk nyata dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam menepati janji kampanye mereka.
“Ini merupakan pelaksanaan dari janji mereka saat menyampaikan visi misi ketika menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi ini realisasi dari janji-janji beliau. Kita bersyukur karena program ini bisa dilaksanakan lebih cepat dari jadwal,” ujar Sarkowi saat diwawancarai, Rabu 25 Juni 2025.
Ia menjelaskan, seharusnya program tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2026 sesuai siklus anggaran. Namun berkat instruksi Presiden dan Penjabat Gubernur Kaltim saat itu, Akmal Malik, terjadi pergeseran anggaran yang memungkinkan pelaksanaan dimulai pada tahun 2025.
“Kita bersyukur karena program ini bisa dilaksanakan lebih cepat. Ini bentuk nyata komitmen dari gubernur dan wakil gubernur untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Politusi Golkar itu.
Program Gratispol ditujukan kepada marbut dan penjaga rumah ibadah lintas agama di Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 3.187 orang penerima, dengan rincian, Islam: 2.597 orang, Kristen: 389 orang, Katolik: 144 orang, Hindu: 19 orang, Buddha: 22 orang dan Khonghucu: 16 orang.
Para penerima akan diberangkatkan secara bertahap ke luar negeri sesuai agama masing-masing, seperti ke Arab Saudi, Vatikan, Yerusalem, India, Thailand, dan Tiongkok. Tujuan program ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang telah lama mengabdi menjaga rumah-rumah ibadah.
Selain itu, program Jospol disalurkan kepada 31.545 guru di Kalimantan Timur. Penerima insentif ini meliputi guru PAUD, TK, SD, SMP, serta guru-guru di lingkungan pesantren, RA, MI, dan MTs.
Setiap guru akan menerima insentif sebesar Rp500.000 per bulan, mulai bulan Juli hingga Desember dan berlaku selama lima tahun ke depan. Program ini menyasar peningkatan kesejahteraan guru non-PNS dan guru di wilayah terpencil yang selama ini belum terakomodasi dalam program insentif nasional.
Sarkowi menegaskan proses seleksi penerima program Gratispol dan Jospol ilakukan secara ketat oleh Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Pernyataan ini disampaikan menyusul pertanyaan publik terkait potensi klaim sepihak atau data penerima yang tidak valid.
“Saya sudah telusuri bahwa di Biro Kesra itu ada tim yang menyeleksi. Di biodatanya jelas disebutkan berapa tahun dia menjadi marbut. Sudah ada persyaratan administrasinya,” paparnya.
Menurut Sarkowi, calon penerima harus mengisi biodata yang disertai rekomendasi dari pihak terkait. Setelah itu, data diverifikasi secara berlapis. Ia tidak menampik kemungkinan adanya kesalahan, namun yakin mekanisme yang dibangun cukup akurat.
“Kalau nanti ada yang main-main atau datanya tidak benar, saya kira suatu saat akan terbuka juga. Dan itu bisa menjadi bahan evaluasi untuk pelajaran program berikutnya,” pungkasnya.