JAKARTA: Media massa tidak lagi hanya berfungsi sebagai saluran penyampai informasi pemerintah, tetapi telah berkembang menjadi aktor non-negara yang memiliki peran strategis dalam diplomasi dan pembentukan politik global.
Dalam dinamika global yang sarat tekanan narasi dan persepsi, media bahkan dapat menentukan arah kebijakan dan sikap publik internasional.
Pandangan tersebut disampaikan Mohammad Hery Saripudin, Executive Board Indonesian Council on World Affairs (ICWA), saat menjadi pembicara pada puncak tasyakuran Milad ke-13 Kantor Berita MINA, di Auditorium HB Jassin, Perpustakaan DKI Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Rabu, 14 Januari 2026.
Hery menjelaskan bahwa politik global sejatinya merupakan hasil interaksi dari berbagai kebijakan luar negeri negara-negara di dunia.
Karena itu, pembahasan politik global tidak bisa dilepaskan dari diplomasi dan media sebagai instrumen sekaligus arena kontestasi.
“Kebijakan luar negeri adalah kebijakan suatu negara yang ditujukan kepada negara lain atau masyarakat internasional untuk memengaruhi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu demi mencapai tujuan nasionalnya,” ujar Hery.
Menurutnya, diplomasi merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, di samping instrumen lain seperti tekanan ekonomi maupun intervensi militer.
Dalam konteks tersebut, media memiliki posisi unik karena beroperasi di dua sisi sekaligus.
“Selama puluhan tahun saya sebagai diplomat, media sering dipandang hanya sebagai instrumen pemerintah. Tapi itu tidak utuh. Media juga bisa menjadi aktor independen, bahkan aktor diplomasi,” tegasnya.
Hery menilai media memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana yang dimanfaatkan negara atau diplomat untuk menyampaikan kepentingan nasional. Kedua, sebagai aktor non-negara yang independen dengan nilai, ideologi, dan agenda sendiri.
Karena itu, ia menolak anggapan bahwa media harus bersikap netral secara mutlak.
Menurutnya, media justru harus memiliki nilai dan ideologi yang jelas, selama dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Tidak ada media yang benar-benar netral. Media harus menyampaikan nilai-nilainya. Sebagai diplomat, kami justru perlu memahami warna ideologi media agar tahu bagaimana berinteraksi,” katanya.
Dalam praktik diplomasi, Hery menekankan pentingnya pengelolaan persepsi.
Ia menyebut bahwa dalam hubungan internasional terdapat dua realitas, yakni realitas faktual dan realitas persepsi, yang sering kali sama pentingnya.
“Dalam diplomasi ada kredo: perception is reality. Persepsi yang dibangun media bisa lebih menentukan daripada fakta itu sendiri,” ujarnya.
Ia mencontohkan bagaimana media mampu membentuk agenda dan opini publik global, sebagaimana yang dikenal dalam konsep CNN Effect, ketika siaran langsung konflik memengaruhi keputusan para pemimpin dunia karena publik mengetahui situasi lebih cepat dibanding pengambil kebijakan.
Dalam konteks Indonesia dan dunia Islam, Hery menilai media memiliki peran strategis untuk mengangkat kepentingan umat Islam global, termasuk isu Palestina dan peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Ia mengingatkan bahwa Indonesia, meski menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan termasuk pendiri OKI, belum sepenuhnya optimal memainkan peran kepemimpinan dalam diplomasi Islam global.
“Ini saatnya Indonesia mengangkat diplomasi berbasis kepemimpinan Islam. Media seperti MINA memiliki peran penting dalam agenda setting dan membangun kesadaran publik,” katanya.
Hery juga menyinggung konsep public diplomacy, media diplomacy, dan cyber diplomacy, di mana media menjadi mitra strategis negara, sekaligus penghubung antara kepentingan nasional dan opini publik internasional.
