SAMARINDA: Infrastruktur dasar, distribusi air bersih, dan ketersediaan lapangan kerja menjadi aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat dalam agenda reses Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masa sidang I tahun 2026.
Wakil Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Salehuddin, membeberkan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat di enam daerah pemilihan (dapil) masih berkutat pada persoalan layanan dasar dan penguatan ekonomi.
“Dari hasil reses yang kami laksanakan pada 25 Januari hingga 1 Februari 2026, infrastruktur jalan, air bersih, dan lapangan kerja masih menjadi persoalan utama yang disampaikan masyarakat di hampir seluruh dapil,” ujar Salehuddin dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Senin, 23 Februari 2026.
Ia menjelaskan, di Dapil Kaltim 1 yang meliputi Samarinda, warga banyak mengeluhkan kondisi jalan lingkungan, jembatan, serta drainase yang belum optimal.
Distribusi air bersih dan peningkatan pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian.
“Di beberapa titik, masyarakat masih mengalami keterbatasan air bersih. Selain itu, persoalan banjir akibat drainase yang kurang memadai juga kembali disampaikan,” katanya.
Sementara itu, di Dapil Kaltim 2 yang mencakup Balikpapan, persoalan banjir, semenisasi jalan lingkungan, serta keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi sorotan warga.
Aspirasi peningkatan fasilitas kesehatan turut disampaikan dalam pertemuan reses.
Untuk Dapil Kaltim 3 yang meliputi wilayah Penajam Paser Utara dan Paser, masyarakat mengusulkan perbaikan ruas jalan, penerangan jalan umum, serta dukungan bagi sektor pertanian dan peternakan.
Di Dapil Kaltim 4 wilayah Kutai Kartanegara, perbaikan jalan desa dan irigasi menjadi kebutuhan mendesak.
Selain itu, jaringan telekomunikasi di sejumlah kawasan pedalaman juga dinilai masih terbatas.
Adapun di Dapil Kaltim 5 yang mencakup Kutai Barat dan Mahakam Ulu, akses infrastruktur dasar serta layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi tantangan utama.
Sementara di Dapil Kaltim 6 yang meliputi Bontang, Kutai Timur, dan Berau, masyarakat menyoroti kebutuhan pembangunan jalan, penanganan abrasi, normalisasi sungai, serta pembangunan sekolah baru untuk mengatasi keterbatasan daya tampung.
Salehuddin menuturkan, hasil reses ini akan menjadi bahan pembahasan dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.
“Aspirasi masyarakat ini akan kami kawal dalam pembahasan kebijakan dan penganggaran, agar benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan,” tutupnya.
