SAMARINDA: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meminta agar berbagai aspirasi yang dihimpun dalam agenda reses DPRD tidak hanya berhenti sebagai daftar usulan, melainkan difokuskan pada program yang realistis, terukur, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan Rudy usai mendengarkan pandangan tujuh fraksi dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2026 DPRD Kalimantan Timur di Gedung B DPRD Kaltim, Senin, 23 Februari 2026.
Menurutnya, reses memiliki arti penting karena menjadi ruang identifikasi persoalan riil masyarakat di lapangan.
Namun, ia menekankan seluruh aspirasi tetap harus melalui proses penajaman prioritas sebelum masuk ke tahap perencanaan dan penganggaran.
“Reses adalah amanah politik yang sangat penting karena di sanalah suara masyarakat disampaikan secara langsung. Tetapi dalam implementasinya, kita harus memastikan program yang dihasilkan realistis, terukur, dan sesuai dengan kewenangan serta kapasitas fiskal daerah,” ujar Rudy.
Ia mengakui banyaknya aspirasi yang disampaikan fraksi, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan sektor pertanian dan ekonomi masyarakat.
Namun, menurutnya, tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata. Karena itu, perlu skala prioritas agar pelaksanaannya efektif dan berdampak,” katanya.
Rudy juga menegaskan laporan reses harus menjadi bahan pertimbangan konkret dalam penyusunan program prioritas pembangunan daerah, bukan sekadar dokumen administratif yang diserahkan setiap masa sidang.
“Harapannya, aspirasi yang dihimpun bisa disinergikan dengan arah pembangunan daerah, sehingga benar-benar masuk dalam perencanaan dan bukan hanya menjadi catatan,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta target pembangunan jangka menengah.
Dalam kesempatan itu, Rudy turut menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat.
“Kita punya tujuan yang sama, yakni menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Timur. Sinergi dan komunikasi yang terbuka menjadi kunci agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
