SAMARINDA: Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (Opd) diminta menyiapkan program yang benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Saefuddin saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Samarinda Tahun 2027 di Ruang Arutala, Bapperida Samarinda, Selasa, 24 Februari 2026.
“RKPD ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara. Maka program yang dirumuskan harus menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, forum konsultasi publik merupakan tahapan wajib sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2017 yang mengatur tata cara evaluasi dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Rancangan awal RKPD dibahas bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan serta penyempurnaan dokumen.
Saefuddin menekankan, penyusunan RKPD 2027 harus selaras dengan kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta visi dan misi kepala daerah terpilih.
Selain itu, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif.
Menurutnya, penyusunan RKPD tahun ini dilakukan di tengah berbagai tantangan, mulai dari ketidakstabilan ekonomi global, tekanan inflasi, dinamika harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian geopolitik yang berdampak hingga ke daerah.
“Kita juga menghadapi tantangan struktural seperti pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pelayanan publik, serta kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia,” katanya.
Di tingkat lokal, pertumbuhan ekonomi Samarinda perlu terus diperkuat. Pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, transformasi digital, pengendalian inflasi daerah, ketahanan pangan, serta penguatan UMKM menjadi isu strategis yang harus direspons cepat.
Saefuddin menegaskan forum konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis untuk membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita perlu memastikan setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Perencanaan harus adaptif terhadap kondisi saat ini, tetapi tetap konsisten dengan visi pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia berharap seluruh Opd telah menyusun rancangan kegiatan yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Kota Samarinda.
