SAMARINDA: Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda tengah mengkaji opsi pengalihan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Segiri kepada pihak ketiga.
Langkah ini dinilai sebagai solusi untuk menata sistem parkir yang belum optimal sekaligus meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan wacana tersebut muncul dalam rapat evaluasi pengelolaan parkir, menyusul kondisi di lapangan yang dinilai masih belum tertib.
“Kalau kita melihat kantong parkir di Pasar Segiri, memang rencana pemerintah kota ke depan akan melakukan revitalisasi total. Tapi saat ini kita tidak bisa menunggu, sehingga perlu ada solusi jangka pendek,” ujarnya usai rapat di Kantor Dishub Samarinda, Jumat, 27 Maret 2026.
Ia menjelaskan salah satu persoalan utama adalah banyaknya akses keluar-masuk di kawasan pasar yang membuat pengelolaan parkir tidak maksimal.
Kondisi tersebut juga berdampak pada potensi retribusi yang tidak sepenuhnya terhimpun.
“Pintu masuk dan keluar terlalu banyak, sehingga kemungkinan ada retribusi parkir yang tidak terpungut. Selain itu, parkir di lorong-lorong juga membuat kondisi menjadi tidak tertib,” jelasnya.
Menurutnya, penataan parkir akan sulit dilakukan secara optimal tanpa adanya sistem zonasi yang jelas antara pintu masuk dan pintu keluar kendaraan, seperti yang diterapkan di pusat perbelanjaan atau rumah sakit.
Namun kondisi Pasar Segiri saat ini dinilai belum memungkinkan untuk penerapan sistem tersebut secara langsung.
Sebagai solusi, Dishub membuka opsi kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki KBLI di bidang perparkiran.
Skema ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Meski demikian, terdapat konsekuensi dari skema tersebut.
Jika dikelola pihak ketiga, pendapatan parkir akan dikenakan pajak sebesar 10 persen dan sisanya dibagi melalui skema bagi hasil dengan Pemerintah Kota Samarinda.
“Kalau dikelola Dishub, semua masuk ke kas daerah. Tapi kalau swasta, ada biaya operasional seperti petugas dan maintenance yang menjadi tanggung jawab mereka. Ini yang sedang kita kaji, mana yang lebih menguntungkan,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pengelolaan parkir di Pasar Pagi Samarinda yang saat ini masih ditangani Dishub.
Ke depan, pengelolaan parkir di kawasan tersebut juga direncanakan akan diserahkan kepada pihak ketiga melalui proses seleksi operator.
“Dishub seharusnya sebagai regulator, bukan operator. Idealnya pengelolaan diserahkan ke pihak ketiga, tapi saat ini masih menunggu proses penilaian dan lelang operator,” katanya.
Dari sisi potensi pendapatan, Hotmarulitua menyebut pengelolaan parkir di Pasar Pagi saat ini mampu menghasilkan rata-rata Rp2 juta per hari.
Sementara di Pasar Segiri, estimasi pendapatan masih sekitar Rp29 juta per bulan atau sekitar Rp348 juta per tahun.
Meski demikian, persoalan parkir di Pasar Segiri tidak hanya berkaitan dengan sistem, tetapi juga perilaku masyarakat.
Banyak pengguna kendaraan yang memilih parkir di lorong karena lebih dekat dengan lokasi belanja.
“Ini juga soal budaya. Masyarakat cenderung memilih parkir di tempat terdekat, meskipun sudah ada lahan parkir di belakang. Jadi perlu peran semua pihak, tidak hanya pemerintah,” ujarnya.
Dalam skema kerja sama dengan pihak ketiga nantinya, Dishub menekankan pentingnya penanganan dampak sosial, termasuk penertiban parkir liar di lorong serta pemberdayaan juru parkir yang sudah ada.
“Operator nanti wajib mengakomodir jukir yang ada, dengan mengikuti aturan yang ditetapkan. Jadi mereka tetap diberdayakan,” tegasnya.
Selain itu, pihak ketiga juga akan diminta menyediakan fasilitas pendukung seperti marka parkir, rambu, hingga CCTV untuk meningkatkan pengawasan dan ketertiban.
Untuk mekanisme pemilihan operator, Dishub membuka kemungkinan melalui skema seleksi terbuka atau beauty contest dengan mempertimbangkan besaran bagi hasil yang menguntungkan daerah tanpa merugikan pihak operator.
Hotmarulitua menargetkan skema tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini, dengan tetap mempertimbangkan rencana jangka panjang revitalisasi Pasar Segiri.
“Yang jelas kita pilih opsi yang paling menguntungkan bagi pemerintah kota dan masyarakat,” pungkasnya.
