SAMARINDA: Pembahasan usulan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 masih berada dalam tahap sinkronisasi dengan program strategis pemerintah provinsi.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut hingga saat ini belum ada kesepakatan final terkait jumlah usulan yang akan diakomodasi.
Menurutnya, proses yang berjalan saat ini masih berfokus pada penyelarasan antara aspirasi masyarakat yang dihimpun DPRD dengan visi dan misi pemerintah daerah.
“Pokir ini masih dalam tahap sinkronisasi dengan visi misi dan program strategis eksekutif. Dalam waktu dekat kemungkinan akan ada pertemuan untuk menyatukan itu,” ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.
Ia menjelaskan, pada tahap awal dokumen pokir telah diserahkan kepada pihak eksekutif untuk dipelajari lebih lanjut.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan lanjutan guna menentukan prioritas program yang dapat disepakati bersama.
“Sekarang diserahkan dulu untuk dipelajari, nanti beberapa waktu ke depan akan ada pertemuan lagi,” tambahnya.
Terkait isu pemangkasan jumlah usulan pokir dari sekitar 160 menjadi hanya puluhan program, Husni mengaku belum mengetahui secara rinci.
Namun, ia mengakui adanya perbedaan pandangan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyikapi banyaknya usulan yang masuk.
Menurutnya, sebagai representasi masyarakat, DPRD menerima ratusan aspirasi dari hasil reses yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Di sisi lain, TAPD mempertimbangkan keterbatasan anggaran serta efisiensi dalam penyusunan program.
“Memang usulan dari masyarakat itu banyak, bisa ratusan. Sementara TAPD melihat ada efisiensi, sehingga tidak bisa semuanya diakomodasi,” jelasnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa DPRD pada prinsipnya menginginkan seluruh aspirasi masyarakat dapat tertampung.
Namun, ia juga menyadari bahwa dalam proses perencanaan, diperlukan penyaringan untuk menentukan program prioritas yang paling berdampak.
“Nanti kita akan cari titik temu, mana yang bisa disepakati kedua belah pihak,” katanya.
Ia memastikan proses pembahasan akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah terkait program yang akan dimasukkan dalam RKPD 2027.
“Yang jelas nanti akan mengerucut pada jumlah tertentu, dan itu hasil kesepakatan bersama,” pungkasnya.
