BALIKPAPAN: Melalui Program Jospol, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempercepat penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan melipatgandakan target rehabilitasi rumah pada 2026 dari semula 500 unit menjadi 1.000 unit.
Kebijakan tersebut diumumkan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, saat peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balikpapan, Selasa, 5 Mei 2026.
Menurut Rudy, percepatan program RTLH menjadi langkah penting. Agar pertumbuhan, pembangunan dan ekonomi di Kaltim tidak meninggalkan masyarakat, yang masih hidup dalam kondisi hunian tidak layak.
“Awalnya 500 unit, kita tambah 500 lagi. Tahun ini genap 1.000 rumah akan kita rehab,” tegas Rudy.
Ia menilai, negara harus hadir langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Terutama di tengah posisi Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Negara tidak boleh hanya hadir di atas kertas. Kita harus sampai ke pintu-pintu rumah rakyat,” ujarnya.
Peluncuran program tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Kehadiran dua menteri itu, dinilai menjadi sinyal bahwa isu perumahan kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Rudy menjelaskan, program rehab RTLH tidak sekadar memperbaiki bangunan rumah. Tapi juga, diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Menurutnya, rumah layak huni akan berdampak langsung pada kesehatan keluarga. Kenyamanan lingkungan, hingga produktivitas ekonomi warga.
“Tujuannya bukan sekadar berdiri, tapi rumah itu benar-benar sehat, aman, dan nyaman dihuni,” katanya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Kaltim juga menaikkan nilai bantuan rehab rumah. Jika bantuan standar pemerintah pusat berada di angka Rp20 juta per unit, Pemprov Kaltim mengalokasikan sekitar Rp25 juta per rumah.
Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya harga material bangunan dan kondisi geografis di sejumlah wilayah Kaltim.
Selain rehabilitasi rumah, Pemprov juga mulai mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Gratispol DP Rumah.
Melalui skema tersebut, pemerintah daerah menyiapkan subsidi uang muka Rp10 juta untuk 2.000 unit rumah.
Rudy menilai, selama ini banyak masyarakat sebenarnya mampu mencicil rumah. Namun gagal memiliki hunian, karena terkendala biaya awal.
“Ini solusi konkret supaya masyarakat kecil punya peluang memiliki rumah sendiri,” ujarnya.
Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Kalimantan Timur juga meningkat signifikan.
Jika tahun lalu kementerian hanya menangani 655 unit RTLH, tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 3.000 unit, bahkan melampaui target awal sebanyak 2.205 unit.
Menurut Rudy, peningkatan itu menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim semakin besar. Terutama di tengah posisi strategis daerah, sebagai wilayah penyangga IKN.
“Ini lompatan besar. Kami mengapresiasi perhatian Presiden yang begitu serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim,” katanya.
