SAMARINDA: Menjelang aksi lanjutan 21 Mei 2026, Aliansi Perjuangan Masyarakat (APM) Koordinator lapangan APM Kalimantan Timur (Kaltim), Erlyn Sopiansyah, mengatakan pihaknya telah menyurati Sekretariat DPRD Kaltim untuk memfasilitasi audiensi bersama seluruh fraksi.
Disatu sisi APM Kaltin mulai mengintensifkan langkah politik, dengan merencanakan roadshow dan audiensi ke seluruh fraksi di DPRD Kaltim.
Langkah tersebut dilakukan, untuk mempertanyakan perkembangan hak angket yang sebelumnya telah ditandatangani enam fraksi DPRD. Sekaligus, memastikan komitmen politik para legislator tetap berpihak pada aspirasi masyarakat.
“Kita dalam rangka menuju aksi 21 Mei, juga akan melakukan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPRD. Bagian dari mempertanyakan kembali hak angket ini, sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh fraksi-fraksi yang kemarin menandatangani,” ujar Erlyn kepada wartawan usai bertemu Ketua PAN Kaltim, Kamis, 14 Mei 2026.
Menurut dia, audiensi tersebut kemungkinan digelar pada Jumat atau awal pekan depan dengan melibatkan sekitar 50 perwakilan APM Kaltim.
“Kita sudah menyurati. Kemungkinan kalau enggak Jumat, Senin kita akan melakukan audiensi dengan jumlah sekitar 50 orang perwakilan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Selain mendatangi DPRD, AMP Kaltim juga mulai melakukan roadshow ke sejumlah ketua partai politik sebagai bagian dari konsolidasi menuju aksi besar 21 Mei.
Pertemuan pertama telah dilakukan dengan Ketua DPW PAN Kaltim, Erwin Izharuddin. Dalam dialog tersebut, AMP meminta penjelasan terkait dinamika internal PAN soal hak angket yang sempat disebut ditinjau ulang.
Erlyn mengklaim, telah mendapat kejelasan bahwa proses hak angket tetap berjalan meski PAN melakukan evaluasi di internal partai.
“Jadi kami sudah mendapatkan kejelasan semua sehingga kami memahami bahwa hak angket terus berjalan. Tapi ada sedikit rapat di internal Partai PAN untuk peninjauan ulang, rapat secara internal mereka,” ujarnya.
Ia menyebut , komunikasi juga telah dilakukan dengan sejumlah partai lain, seperti PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, hingga NasDem.
“Komunikasi sudah. Ada beberapa, PKB, PDIP, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, hampir semua,” katanya.
Menurut Erlyn, roadshow tersebut difokuskan kepada partai-partai yang sebelumnya ikut menandatangani pakta integritas dan mendukung hak angket saat aksi 214 jilid sebelumnya.
Bahkan, kata dia, pihaknya juga membuka peluang bertemu dengan Ketua DPD Gerindra Kaltim yang juga Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, jika diberi kesempatan.
“Kalau memang kami diterima, tentu akan kita temui,” ujarnya.
Di sisi lain, AMP menyoroti sikap Partai Golkar yang hingga kini tidak mendukung hak angket DPRD Kaltim.
Menurut Erlyn, posisi Golkar menimbulkan pertanyaan. Karena dinilai tidak sejalan dengan tuntutan masyarakat, yang mendorong pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Kalau Golkar kan tidak mengikuti ini, tidak mendukung hak angket. Saya kira dia tidak mendukung pergerakan masyarakat Kaltim,” katanya.
Di tengah langkah politik tersebut, AMP Kaltim memastikan persiapan aksi 21 Mei terus dimatangkan. Konsolidasi disebut telah dilakukan melalui pembukaan enam hingga delapan posko di Samarinda maupun daerah lain di Kaltim.
“Kita sudah persiapan, dari mulai posko sudah kita buka di enam sampai delapan titik posko yang ada di Kota Samarinda maupun di luar Kota Samarinda. Persiapan kita semakin matang mendekati H-6 ini,” ujar Erlyn.
AMP menargetkan aksi kali ini dapat diikuti sekitar 4.000 massa, bahkan berpotensi lebih besar. Hingga kini, sekitar 3.000 peserta disebut telah mengonfirmasi keikutsertaan.
“Yang sudah konfirmasi ke kami itu sudah hampir 3.000-an, mendekati target 4.000,” katanya.
Ia menambahkan, aliansi saat ini telah mencakup 102 organisasi dengan keterlibatan peserta dari delapan kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Berbeda dengan aksi sebelumnya, demonstrasi pada 21 Mei mendatang akan dipusatkan di dua lokasi, yakni Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.
Menurut Erlyn, aksi tersebut tidak hanya berfokus pada hak angket di DPRD, tetapi juga menekan aparat penegak hukum agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Untuk 21 ini penekanannya kepada aparat penegak hukum, bagaimana evaluasi menyeluruh kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini, kepada Kejagung dan Komisi Pemberantasan Korupsi,” tegasnya.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Erwin Izharuddin menilai demonstrasi merupakan bagian sah dari demokrasi selama berlangsung damai dan tidak ditunggangi kepentingan tertentu.
“Ya, itu bagian dari demokrasi. Harus ada juga masyarakat yang pro dan kontra. Itu diperbolehkan undang-undang untuk demonstrasi,” kata Erwin.
Meski demikian, ia mengingatkan massa aksi agar berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan gerakan masyarakat demi kepentingan politik tertentu.
“Cuma jangan anarkis. Harus murni suara kalian. Tidak ada kepentingan orang lain yang nimbrung. Nanti setelah kepentingannya dapat, kalian yang babak belur,” ujarnya.
Erwin berharap aksi tetap berjalan damai dan benar-benar membawa aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.
“Kalau benar-benar murni dari masyarakat, insyaallah Tuhan juga jaga gerakan itu. Tapi tetap hati-hati,” pungkasnya.
