BONTANG : Meski dikenal sebagai salah satu kota terkaya di Indonesia dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp68,11 triliun pada 2023, anggaran untuk menangani masalah stunting di Kota Bontang dinilai sangat minim.
Alokasi sebesar Rp237 juta hanya diperuntukkan bagi pemberian makanan bergizi untuk 2.655 balita di tiga kelurahan dengan prevalensi stunting tertinggi, yakni Kelurahan Bontang Lestari, Berbas Pantai, dan Tanjung Laut Indah.
Anggaran tersebut digunakan untuk Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di posyandu di wilayah-wilayah tersebut. Namun, angka ini dinilai tidak mencukupi untuk menangani masalah stunting yang masih menjadi isu sosial serius di Bontang.
Anggota DPRD Kota Bontang Sumardi, merasa prihatin terkait minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kota untuk penanganan stunting.
Menurutnya, sebagai salah satu kota dengan pendapatan tinggi, terutama dari sektor industri, Bontang seharusnya bisa memberikan perhatian lebih serius terhadap isu-isu sosial, terutama stunting.
“Dana stunting sangat kecil, tolong ditingkatkan. Kami sudah mendorong Dinas Kesehatan untuk membentuk tim khusus penanganan stunting di wilayah pesisir, yang harus diprioritaskan,” ujar Sumardi.
Sumardi juga menegaskan, masalah stunting di Bontang bisa ditangani dengan cepat jika ada keseriusan dan alokasi anggaran yang memadai.
“Malu kalau seperti ini. Jika konsisten dan fokus, masalah stunting bisa selesai dalam waktu satu bulan,” tegasnya.
Bontang yang masuk dalam daftar 10 kota terkaya di Indonesia seharusnya, menurut Sumardi, bisa menjadi contoh bagi kota lain dalam menangani isu-isu sosial seperti stunting.
Ia berharap pemerintah segera memperhatikan kebutuhan ini dan meningkatkan anggaran yang ada agar penanganan stunting dapat berjalan lebih efektif.(*)
