SAMARINDA: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam pelaksanaan program pendidikan gratis “Gratispol” untuk siswa SMA/SMK/SLB serta mahasiswa baru jenjang S1, S2 hingga S3.
Program ini ditegaskan bebas pungutan biaya dalam bentuk apa pun.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, meminta masyarakat untuk tidak segan melapor jika menemukan oknum yang mencoba menarik biaya dari program tersebut.
“Kami akan menindak tegas perguruan tinggi atau pihak yang terlibat,” ujar Dasmiah dalam jumpa pers di Aula Warung Informasi Etam Kaltim (WIEK) Diskominfo Kaltim, Rabu, 18 Juni 2025.
Dasmiah menjelaskan, Pemprov Kaltim telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS) dengan tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim sebagai mitra pelaksana Gratispol.
“Kami sudah melakukan mitigasi awal melalui verifikasi data calon penerima,” tegasnya.
Bagi mahasiswa yang tidak mendapatkan program beasiswa dari perguruan tinggi, ia menyebut akan dikirimkan datanya untuk ditindaklanjuti.
Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim juga dilakukan untuk mencegah tumpang tindih penerima bantuan pendidikan.
Program ini juga akan diawasi oleh BPKP, Inspektorat Wilayah Kaltim, serta melalui evaluasi bulanan, guna memastikan pelaksanaan berjalan transparan dan akuntabel.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan (Disdik) agar tidak terjadi tumpang tindih penerima beasiswa,” jelasnya.
Kepala UPTD Tekkom dan Infodik Disdikbud Kaltim, Muhammad Awaluddin, menambahkan bahwa Gratispol mencakup biaya seragam lengkap, sepatu, tas, serta perlengkapan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR) untuk siswa SMA/SMK/SLB sederajat.
Sementara untuk perguruan tinggi, bantuan diberikan kepada mahasiswa baru yang diterima di kampus mitra terakreditasi A dan B, baik di dalam maupun luar Kaltim.
“Gratispol menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Kaltim dalam menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif dan tanpa beban biaya. Program ini akan dieksekusi segera setelah proses PPDB tingkat SMA/SMK dan seleksi mahasiswa baru selesai,” tuturnya.
Gratispol juga menanggung kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, tidak hanya biaya perlengkapan.
Awaluddin juga menyampaikan bahwa Pemprov Kaltim menargetkan pembentukan Sekolah Unggul di seluruh kabupaten/kota.
Tiga kandidat awal adalah SMA Negeri 2 Sangatta Utara, SMA Negeri 3 Tenggarong, dan SMA Negeri 10 Samarinda.
“Di tiga lokasi tersebut, sesuai arahan pak Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekolah Unggul bentuknya bisa mendirikan sekolah baru atau merevitalisasi sekolah yang sudah ada dan tentunya, unggul yang kita inginkan kedepannya tidak hanya unggul dalam fasilitas sekolahnya, namun juga unggul SDM pelajar, tenaga pengajar dan pendidiknya,” paparnya.
Sekolah Unggul ini diharapkan menjadi pusat pengembangan pendidikan dan mencetak lulusan yang cerdas secara akademik, memiliki karakter kuat, keterampilan relevan, dan daya saing tinggi di tingkat global.
“Sekolah-sekolah tersebut juga kita targetkan menjadi pusat pengembangan dan inovasi pendidikan, menjadi contoh bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta mencetak generasi unggul yang berkontribusi pada kemajuan dan daya saing Kaltim dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, sosial dan budaya,” pungkasnya. (Adv/diskominfokaltim)
Editor: Emmi
