SAMARINDA: Rencana masuknya layanan taksi berargo Blue Bird ke Kota Samarinda mendapat perhatian dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda Viktor Yuan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap mengutamakan pelaku usaha lokal dalam pengembangan transportasi perkotaan.
Menurut Viktor, peluang usaha di sektor transportasi pada dasarnya terbuka bagi siapa saja. Namun, kehadiran investor baru perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi dan mengembangkan usaha transportasi yang sudah ada di Samarinda.
“Saya pikir semua peluang usaha terbuka untuk siapa pun. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada wali kota, utamakan pengusaha lokal. Utamakan pengusaha lokal,” ujar Viktor, Selasa malam, 6 September 2026.
Ia juga meminta Pemkot Samarinda memberi perhatian terhadap keberadaan angkutan kota (angkot) yang saat ini masih beroperasi. Menurutnya, penguatan transportasi lokal perlu menjadi bagian dari kebijakan transportasi Samarinda.
“Utamakan kendaraan-kendaraan lokal. Hidupkan angkot yang ada di Kota Samarinda. Seperti di Bogor sana angkot hidup,” katanya.
Rencana kehadiran taksi berargo menjadi bagian dari pengembangan sistem transportasi perkotaan Samarinda. Pemkot Samarinda diketahui menyiapkan slot sekitar 100 armada taksi berargo dalam rencana induk transportasi kota.
Blue Bird sendiri telah beroperasi di sejumlah kota besar di Indonesia. Di Kalimantan Timur, perusahaan tersebut telah hadir di Balikpapan sejak Agustus 2024.
Layanan yang tersedia di Balikpapan antara lain Blue Bird sebagai taksi reguler dengan unit Transmover dan Kona Electric, Golden Bird untuk layanan sewa kendaraan dengan unit Innova, serta Cititrans untuk layanan executive shuttle antarkota menggunakan Toyota Hiace Premio.
Dengan rencana pengembangan layanan taksi berargo di Samarinda, Viktor mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan dampaknya terhadap pelaku usaha transportasi lain, termasuk angkot dan transportasi berbasis aplikasi seperti ojek online maupun taksi online.
Ia menilai persaingan usaha di sektor transportasi perlu dikelola secara cermat agar tidak memicu gesekan antarpelaku usaha maupun pengemudi.
“Imbauan saya supaya pemerintah jeli melihat ini. Karena memang persaingan usaha pada saat ini, terutama pada saat ekonomi seperti ini, tentu harus ada kejelian dari pemerintah kota untuk melihat supaya tidak ada gesekan-gesekan di luar,” jelasnya.
Menurut Ketua Fraksi Demokrat itu, potensi gesekan perlu diantisipasi sejak awal, baik antara perusahaan transportasi, sopir, maupun pengemudi angkutan kota.
“Terutama antar-pengusaha, antar-sopir, antar-kendaraan angkot,” pungkasnya.
Viktor berharap kebijakan transportasi Samarinda ke depan tidak hanya membuka peluang investasi baru, tetapi juga mampu menghidupkan kembali transportasi lokal dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di tengah masyarakat.
