Browsing: Politik

SAMARINDA: Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti pelarangan sejumlah wartawan yang tidak diperbolehkan masuk ke ruang rapat paripurna ke-8 DPRD Kaltim, beberapa jam sebelum aksi 214…

SAMARINDA: Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPR kembali menjadi sorotan Meski dinilai sebagai alternatif untuk menekan biaya politik, sistem ini dinilai tetap rentan terhadap…

SAMARINDA: Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ekti Imanuel, menerima audiensi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, bersama perwakilan tujuh fraksi DPRD Kaltim, Kamis, 30 April 2026, sebagai…

SAMARINDA: DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritik kebijakan pembatasan sektor prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang dinilai berpotensi menghilangkan banyak aspirasi masyarakat di…

SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda segera mencari solusi bersama terkait pengalihan…

SAMARINDA: Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menilai kebijakan pengembalian sekitar 49 ribu peserta BPJS Kesehatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ke Pemerintah…

SAMARINDA: Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengkritisi potensi kebijakan penghapusan Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi pemerintah kabupaten dan kota yang dinilai dapat berdampak…

SAMARINDA: Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyoroti keterbatasan anggaran serta efektivitas pelaksanaan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda, khususnya terkait pengembangan Kampung…

SAMARINDA: Desakan penggunaan hak angket oleh massa aksi terhadap DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) masih terus bergulir, namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menegaskan langkah tersebut tidak…

SAMARINDA: Panitia Khusus (Pansus) LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan pelayanan dasar pemerintah yang tidak boleh dikesampingkan demi mengejar…