SAMARINDA: Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pembangunan drainase di Kota Tepian dilakukan secara terintegrasi dengan perencanaan yang jelas.
Menurutnya, setiap saluran drainase harus memiliki arah pembuangan yang pasti agar pembangunan yang dilakukan benar-benar efektif mengurangi banjir.
Deni mengatakan, pembangunan drainase tidak cukup hanya berfokus pada pembuatan saluran di suatu kawasan. Pemerintah kota perlu memastikan saluran tersebut terhubung dengan sistem drainase lainnya hingga menuju sungai sebagai tempat pembuangan akhir.
“Drainase yang dibangun itu harus terintegrasi semua. Kita ingin drainase-drainase di seluruh kota ini memiliki blueprint yang jelas, supaya penanganan banjir juga jelas,” ujarnya, Sabtu, 17 Oktober 2026.
Ia menegaskan, perencanaan tersebut perlu menjadi perhatian dinas terkait, khususnya yang menangani sumber daya air (SDA). Sebelum membangun drainase, pemerintah harus mengetahui ke mana aliran air akan bermuara sehingga saluran yang dibuat tidak berakhir tanpa koneksi yang memadai.
Deni mencontohkan, drainase di kawasan tertentu dapat diarahkan menuju Sungai Karang Mumus, sementara saluran di wilayah lain dapat bermuara ke Sungai Mahakam. Menurutnya, kejelasan arah aliran menjadi bagian penting dalam menyusun sistem drainase yang saling terhubung.
“Jangan sampai pekerjaan yang dilakukan menjadi sia-sia karena penanganan banjirnya tidak optimal,” tegasnya.
Deni mengakui, penanganan banjir di Samarinda menunjukkan perkembangan dibandingkan kondisi sekitar 10 tahun lalu. Jika sebelumnya genangan di sejumlah kawasan bisa bertahan hingga berhari-hari, kini genangan disebut dapat surut dalam hitungan jam di sejumlah kondisi.
Meski demikian, ia menilai upaya pengendalian banjir masih perlu dilanjutkan. Menurutnya, banjir tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dari Samarinda, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui pembangunan infrastruktur yang terencana dan saling terhubung.
“Banjir mungkin tidak bisa langsung hilang dari Kota Samarinda. Namun, minimal kita bisa melakukan penanganan untuk mengurangi debit dan dampak banjir,” katanya.
Ia juga menyoroti pembangunan kolam retensi sebagai salah satu upaya pemerintah kota dalam mengurangi risiko banjir. Sejumlah fasilitas yang disebutnya antara lain kolam retensi Pampang, Polder Air Hitam, Polder Gang Indra dan kawasan Sempaja.
Menurut Deni, pembangunan infrastruktur tersebut perlu didukung perencanaan drainase yang menyeluruh agar upaya pengendalian banjir dapat berjalan lebih optimal.
