BONTANG: Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan di Kota Bontang.
Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) didorong lebih aktif mencari peluang program dan pendanaan dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang Rustam mengatakan, berbagai kebutuhan pembangunan daerah masih dapat didukung melalui program kementerian maupun lembaga pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini menuntut setiap OPD lebih kreatif dan inovatif dalam mencari sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.
“Marilah teman-teman OPD bawa aspirasi ini ke kementerian. Dengan berkurangnya kemampuan APBD, kita harus lebih kreatif menjemput program dari pusat,” ujarnya, Senin, 8 Juni 2026.
Rustam menjelaskan, peluang memperoleh bantuan program dari pemerintah pusat masih terbuka luas selama daerah mampu menyusun usulan yang matang serta membangun komunikasi yang baik dengan kementerian terkait.
Ia menilai banyak program pembangunan yang berpotensi didanai pemerintah pusat apabila daerah aktif mengajukan kebutuhan dan memperjuangkannya melalui jalur yang tersedia.
Beberapa kementerian yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah, kata dia, antara lain Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, serta kementerian lainnya yang memiliki program sesuai kebutuhan daerah.
Menurut Rustam, langkah tersebut penting agar berbagai program pembangunan tetap dapat berjalan meski kemampuan anggaran daerah mengalami keterbatasan.
Ia berharap seluruh OPD dapat lebih proaktif membawa berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Bontang ke tingkat nasional sehingga peluang memperoleh dukungan program maupun pendanaan semakin besar.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci untuk mempercepat realisasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
