SAMARINDA: Meski Program Gratispol telah membebaskan biaya kuliah ribuan mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim), namun keluhan masih bermunculan, terutama terkait biaya hidup (living cost) yang dinilai belum tertanggung sepenuhnya oleh program tersebut.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji mengakui adanya keluhan tersebut dan menyatakan bahwa pemerintah provinsi tengah menjajaki kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menutup kekurangan kebutuhan mahasiswa, khususnya yang merantau dari daerah.
“Kita berdiskusi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Misalnya mahasiswa asal Kutai Barat mendapat Gratispol, tapi masih mengeluh karena kekurangan biaya tempat tinggal. Nah, pemerintah daerah punya asrama di Samarinda yang bisa dimanfaatkan,” ujar Seno Aji saat diwawancarai usai mengisi Kuliah Umum Gratispol di Kampus UINSI Samarinda, Jumat, 28 November 2025.
Selain memaksimalkan fasilitas asrama, pemerintah kabupaten/kota juga diminta mengelola potensi bantuan pendidikan lain yang tersedia di daerah masing-masing.
Termasuk di antaranya bantuan CSR perusahaan maupun beasiswa lokal yang dapat digunakan untuk menutup kekurangan biaya hidup mahasiswa.
“Mereka juga punya perusahaan-perusahaan yang mendapat kewajiban CSR. Itu bisa dikolaborasikan untuk memberi insentif bagi mahasiswa asal daerah tersebut, misalnya untuk membayar living cost,” jelasnya.
Terkait implementasi Gratispol, Seno Aji memastikan bahwa program tersebut tetap berjalan pada 2025 meski pemerintah pusat melakukan pemotongan dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran berikutnya.
“Implementasinya mulai tahun depan. Memang ada pemotongan dana transfer, hambatan pasti ada. Tapi khusus Gratispol, pembiayaan pendidikan gratis ini tetap berjalan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Kaltim tahun depan telah menyiapkan anggaran Rp1,3 triliun untuk membiayai mahasiswa penerima Gratispol dari semester 1 hingga semester 8. Pemerintah pusat, kata dia, juga telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung skema tersebut.
“Untuk biaya pendidikan, kami sudah siapkan anggarannya. Gratispol ini adalah inovasi Pemprov Kaltim untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya,” ujar Seno.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa fokus GratisPol ialah pembebasan biaya pendidikan (UKT), sedangkan kebutuhan lain seperti tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan harian mahasiswa diharapkan dapat didukung oleh kolaborasi pemerintah daerah dan sektor swasta.
Menurut Seno, model pembagian peran tersebut menjadi strategi yang lebih realistis agar program bantuan pendidikan dapat menjangkau lebih banyak mahasiswa tanpa membebani satu sumber anggaran.
