SAMARINDA: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mematok target ambisius untuk meniadakan sekolah dengan kondisi fisik buruk di seluruh wilayah Kaltim pada tahun 2027.
Langkah ini dibarengi dengan evaluasi besar-besaran terhadap ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik, khususnya guru produktif.
Komitmen tersebut ditegaskan sebagai upaya memastikan kenyamanan belajar siswa pada jenjang SMA, SMK, dan SLB yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi.
Plt. Kepala Disdikbud Kaltim, Armin menilai sarana prasarana yang layak adalah syarat mutlak bagi terciptanya iklim pendidikan yang berkualitas.
“Bagaimana bisa anak-anak belajar dengan baik kalau tidak nyaman di sekolah? Itu nomor satu. Insyaallah, kami pastikan tidak ada lagi sekolah yang buruk atau jelek. Target kami 2027 sudah tuntas, dan kita mulai kerjakan sekarang,” tegasnya kepada media, Selasa, 14 April 2026.
Guna mempercepat pembenahan, ia meminta masyarakat dan mahasiswa berperan aktif menjadi pengawas di lapangan.
Warga dipersilakan melapor jika menemukan gedung sekolah yang masih jauh dari kata layak.
“Tolong beri masukan, kalau memang ada yang seperti itu segera difoto dan kirimkan ke kami. Silakan dicek langsung di lapangan, kami sangat terbuka terhadap informasi tersebut,” tambahnya.
Namun, persoalan pendidikan di Kaltim bukan hanya soal bangunan fisik. Tantangan krusial lainnya adalah krisis tenaga pendidik pada jurusan produktif.
Armin menyebut di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) misalnya, dilaporkan terjadi kekurangan hingga 32 guru produktif.
Katanya, salah satu hambatan utama adalah sulitnya mencari pengajar untuk bidang tertentu.
Ia mencontohkan bidang seperti pelayaran, yang di mana para ahli di bidang tersebut lebih memilih bekerja di industri daripada menjadi tenaga pendidik.
Menyikapi hal ini, Disdikbud Kaltim menuntut peran lebih dari universitas pencetak guru.
“Tantangan kita sekarang adalah kualitas guru. Kami berharap FKIP atau universitas harus menyiapkan guru-guru yang berkualitas sesuai tuntutan Kalimantan Timur. Karena kita ingin standar kita berada di atas SNP (Standar Nasional Pendidikan),” jelasnya.
Lebih lanjut, Armin menekankan bahwa dengan capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Kaltim yang termasuk tertinggi di Indonesia, kualitas pengajar tidak boleh jalan di tempat. Apalagi saat ini Kaltim tengah mengembangkan sekolah unggulan dan bilingual school.
“Kami minta universitas yang mencetak guru harus menyiapkan lulusan yang mampu menjawab tantangan itu. Fokus kita adalah kualitas, agar sejalan dengan fasilitas yang terus kita benahi,” pungkasnya.
