SAMARINDA: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menekankan pentingnya sinergitas dan strategi pengawalan aspirasi masyarakat di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tren penurunan.
Hal tersebut mencuat dalam kunjungan kerja jajaran DPRD Kota Bontang ke DPRD Samarinda, Selasa, 14 April 2026.
Ia menyebut pertemuan tersebut fokus pada diskusi strategis mengenai efisiensi anggaran serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna memastikan program kerja tetap berjalan meski terjadi pengurangan anggaran di berbagai sektor.
Romadhony menjelaskan bahwa tantangan utama saat ini bukan sekadar mengumpulkan keinginan warga, melainkan bagaimana menyelaraskan kebutuhan tersebut dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas.
“Tadi ada kunjungan dari kawan-kawan DPRD Kota Bontang. Tema besarnya adalah peningkatan strategi terkait pendapatan daerah. Kita berdiskusi bagaimana dewan bisa menyelaraskan keadaan fiskal yang menurun dengan efisiensi di mana-mana,” ujarnya kepada media.
Ia turut menyoroti bahwa efisiensi anggaran telah menyentuh berbagai lini, termasuk di internal sekretariat DPRD.
Kondisi ini menuntut anggota legislatif untuk lebih cermat dalam menentukan skala prioritas agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses tetap bisa terealisasi.
“Kita bertukar pikiran mengenai bagaimana pengalokasian hasil reses secara baik. Poin utamanya adalah bagaimana kontribusi kita agar Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan, baik di Samarinda maupun Bontang, benar-benar bisa dialokasikan dengan tepat,” jelasnya.
Romadhony menjelaskan bahwa strategi pengawalan menjadi kunci utama yang ditekankan dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, selama ini sering terjadi ketidaksinkronan antara aspirasi yang masuk dengan realisasi di lapangan.
Ia mencontohkan perbaikan infrastruktur jalan yang kerap tidak sesuai harapan masyarakat jika tidak dikawal secara ketat.
“Intinya itu pengawalan. Selama ini kadang ada aspirasi terkait jalan, tapi realisasinya tidak sesuai yang kita harapkan. Strateginya adalah bagaimana cara kita mengawal agar jalan rusak itu benar-benar bisa diperbaiki melalui dana Pokir,” tegasnya.
Selain itu, ia kembali mengingatkan bahwa di tengah situasi fiskal yang sulit, integritas anggota dewan dipertaruhkan. Ia berharap pengawalan Pokir yang lebih ketat dapat menghindarkan kesan bahwa wakil rakyat hanya memberikan janji manis tanpa bukti nyata kepada konstituen.
“Kita diskusikan bagaimana mengimplementasikan Pokir itu agar bisa kita amankan dan laksanakan. Jangan sampai hanya timbul janji-janji saja ke masyarakat. Kita juga membantu pemerintah mengindahkan target pembangunan yang ada, baik di Samarinda maupun Bontang,” tutupnya.
